Masa Depan Pertanian Aceh Pascabanjir

Dr Muhammad Yasar S TP MSc, Dosen Teknik Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Ketua MPW Pemuda ICMI Aceh

BANJIR bandang yang melanda bukan sekadar peristiwa alam musiman melainkan cerminan rapuhnya relasi antara manusia, lingkungan, dan sistem pertanian yang selama ini menopang kehidupan masyarakat. Air yang meluap dari sungai, membawa lumpur dan material dari hulu, tidak hanya merendam rumah dan fasilitas umum. Tetapi juga menghantam sektor yang paling sunyi dari sorotan yakni lahan pertanian.

Sawah yang semestinya menjadi sumber pangan justru berubah menjadi hamparan lumpur. Irigasi rusak, tanggul jebol, dan tanah kehilangan struktur alaminya. Puluhan ribu hektare lahan pertanian terdampak, sebagian bahkan terancam tidak bisa ditanami dalam beberapa musim ke depan. Dampak ini mungkin tidak seketika terlihat di pusat kota, tetapi bagi petani, satu musim tanam yang hilang berarti satu tahun penghidupan yang lenyap.

Jika menilik ke belakang, Aceh pernah menghadapi kehancuran pertanian yang jauh lebih dramatis saat tsunami 2004 melanda. Gelombang raksasa itu merusak sekitar 30–50 ribu hektare lahan pertanian, terutama di wilayah pesisir. Intrusi air laut menyebabkan salinisasi tanah yang membuat sawah tidak produktif selama bertahun-tahun. Infrastruktur irigasi hancur total, dan banyak petani kehilangan lahan secara permanen. Tsunami datang tiba-tiba, brutal, dan meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga kini.

Namun banjir bandang 2025 menghadirkan wajah bencana yang berbeda. Ia tidak menghantam sekaligus, tetapi berulang dan meluas. Wilayah tengah dan hulu Aceh yang selama ini menjadi lumbung pangan justru paling merasakan dampaknya. Dalam banyak kasus, luas lahan pertanian yang terdampak banjir bandang kali ini bahkan melampaui luasan kerusakan akibat tsunami. Perbedaannya, banjir sering dianggap sebagai bencana “rutin” dan “sementara”, sehingga penanganannya kerap tidak sekomprehensif bencana besar seperti tsunami.

Kerusakan lahan sawah ini bukan sekadar masalah lokal. Bencana iklim ekstrem seperti banjir bandang merupakan bagian dari tekanan yang lebih luas terhadap ketahanan pangan, baik nasional maupun global. Ekstremnya pola cuaca dan pola iklim yang tidak menentu diperkirakan akan terus mengganggu produksi pangan, dengan ancaman penurunan hasil panen yang signifikan jika tidak ada perubahan adaptasi dan mitigasi strategi pangan dunia.

Risiko gagal panen

Situasi Indonesia sendiri perlu dibaca secara hati-hati. Meski pemerintah menargetkan swasembada pangan pada akhir 2025 dan data produksi nasional menunjukkan angka produksi beras yang kuat, stok besar dan capaian produksi yang mencapai jutaan ton pangan pokok. Tetapi ancaman terhadap komoditas lain, ketidakmerataan produksi antarwilayah, serta gangguan iklim tetap menjadi tekanan serius terhadap ketersediaan dan distribusi pangan.

Dari perspektif ketahanan pangan, kerusakan sawah Aceh akibat banjir bandang berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan lokal bahkan nasional jika pola bencana ini berulang setiap tahun. Di saat yang sama, hampir sepertiga penduduk Indonesia masih menghadapi ketidakamanan pangan dalam berbagai bentuk, baik stunting pada anak, kurang gizi, ataupun tantangan distribusi dan akses pangan bagi keluarga miskin dan rentan.

Persoalannya bukan semata pada air yang meluap, melainkan pada bagaimana lanskap pertanian dan lingkungan dikelola. Pembukaan lahan di kawasan hulu, penyempitan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan pertanian, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam menjadikan sawah sebagai korban terakhir dari rangkaian kesalahan struktural. Petani, yang paling sedikit berkontribusi pada kerusakan lingkungan, justru menanggung dampak paling besar.

Respons pemerintah sejauh ini memang menunjukkan kehadiran negara, terutama dalam fase tanggap darurat. Bantuan benih, pupuk, alat pertanian, dan perbaikan sementara irigasi menjadi langkah awal yang patut diapresiasi. Namun pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini sering kali berhenti pada pemulihan jangka pendek. Sawah yang belum pulih kualitas tanahnya dipaksa kembali ditanami demi mengejar musim tanam, tanpa kajian menyeluruh terhadap kesuburan dan struktur lahan. Akibatnya, risiko gagal panen tetap tinggi, dan siklus kerugian petani pun berulang.

Padahal, pemulihan pertanian pascabanjir seharusnya dimulai dari pemahaman bahwa tanah adalah ekosistem hidup. Dalam jangka pendek, langkah paling mendesak bukan hanya mendistribusikan benih, tetapi juga melakukan pembersihan sedimen, perbaikan drainase, serta pemulihan fungsi irigasi agar air dapat dikelola, bukan ditakuti. Petani juga membutuhkan jaminan pangan dan perlindungan pendapatan selama masa pemulihan, agar tidak terjebak dalam utang dan kemiskinan struktural.

Lebih jauh, banjir bandang 2025 seharusnya menjadi momentum evaluasi dalam jangka menengah. Pertanian Aceh tidak bisa lagi dikelola dengan pola lama di tengah iklim yang semakin tidak menentu. Perubahan curah hujan, intensitas hujan ekstrem, dan pergeseran musim tanam menuntut adaptasi. Pola tanam harus lebih fleksibel, varietas tanaman harus lebih tahan terhadap genangan dan cekaman air, serta sistem drainase pertanian harus dirancang untuk menghadapi debit air yang lebih besar.

Penguatan kapasitas petani menjadi kunci. Pengetahuan tentang konservasi tanah dan air, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta diversifikasi tanaman perlu diperluas. Tanpa itu, petani akan selalu berada dalam posisi reaktif, menunggu bantuan setiap kali bencana datang. Padahal, ketangguhan sejati lahir dari kemampuan beradaptasi, bukan sekadar bertahan.

Dalam jangka panjang, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dan menuntut keberanian kebijakan. Pertanian tidak bisa dipisahkan dari tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Kawasan hulu sungai harus dipulihkan dan dilindungi, daerah resapan air dijaga, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali harus dihentikan. Investasi pada infrastruktur hijau seperti embung desa, terasering, dan rehabilitasi daerah aliran sungai harus menjadi bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar proyek tambahan.