PNS Daerah Terpencil 3T Siap-siap! Bisa Naik Pangkat Cepat melalui UU ASN Baru, Reward Melimpah

SERAMBINEWS.COM - PNS daerah terpencil 3T siap-siap! Bisa naik pangkat dengan cepat melalui UU ASN yang baru, sekaligus reward melimpah.

Diketahui pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal disahkan menjadi UU ASN baru sebelum 28 November 2023.

Sementara bagi PNS  daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan terpencil bakal mendapat sejumlah penghargaan atau reward.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyebut, selama ini pemerintah kesulitan untuk menggerakkan ASN ke sejumlah daerah 3T.

“Sehingga kondisi ini menimbulkan banyak formasi kosong,” kata kata Azwar di Istana Negara dikutip dari laman resmi Presiden RI, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Alhamdulillah! Pendaftaran CPNS Akan Dibuka 3 Kali Setahun, Menpan RB Bilang Begini

Baca juga: Jangan Daftar CPNS Sebelum Baca Ini, Penting dan Fatal Bila Dilalaikan CASN

Oleh karena itu, dalam RUU ASN nantinya pemerintah akan memberikan sejumlah penghargaan lebih bagi para ASN yang bersedia ditempatkan di daerah 3T dan terpencil di seluruh Indonesia.

"Misalnya nanti akan kita atur di PP mereka yang di daerah 3T atau daerah terpencil lainnya kalau di yang normal perlu empat tahun untuk naik pangkat, ke depan dua tahun bisa naik pangkat," ungkap Azwar.

"Sehingga mereka bisa tugas di tempat itu dan kemudian mereka akan segera mendapatkan kenaikan pangkat selain nanti akan ada reward yang lain," tambahnya.

Selain itu, RUU ASN juga membahas terkait isu percepatan pengembangan kompetensi ASN.

Menurut Menpan RB, selama ini kompetensi hanya menjadi hak bagi ASN.

Baca juga: Hore! Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 Resmi Dibuka 17 September, Catat Pesan Menpan RB

Sehingga banyak ASN yang merasa tidak wajib untuk mendapatkan pengembangan diri di saat ekspektasi terhadap ASN semakin tinggi.

Sedangkan isu terkait pengentasan tenaga honorer, Azwar mengatakan Kementerian PAN-RB saat ini sedang menyiapkan sejumlah skenario yang diharapkan segera mendapatkan titik temu dengan DPR RI.

Nantinya, Kementerian PAN-RB dan DPR RI juga akan kembali membahas secara tuntas terkait tenaga honorer di Tanah Air.