Rentan Rawan Pangan

Sudah beberapa pekan harga beras mengalami kenaikan di berbagai daerah. Meskipun ada yang menilai masih dalam batas yang ‘wajar’,  setiap kenaikan harga beras berdampak besar, terutama bagi warga miskin. Itu sebab para ekonom jauh-jauh hari berharap pemerintah segera mengendalikan harga beras yang terus melambung.

Data statistik menunjukkan, dari Januari hingga Agustus 2023 saja, inflasi beras secara akumulasi sudah mencapai 8 persen. Jika saja sampai akhir tahun pemerintah tidak bisa mengendalikan, maka diperkirakan jumlah warga miskin di Tanah Air akan terus meningkat.

Tentu, bagi Aceh yang sedang giat-giatnya menjalankan program penurunan angka kemiskinan, akan kontraproduktif ketika pemerintah pusat atau Bulog tak berhasil mengendalikan harga beras dan pangan lainnya. Untuk sementara, Aceh sendiri masih surplus gabah. Namun, banyak warga yang tak punya lahan untuk bertani. Sebagian petani pun hanya menggarap, bukan pemilik lahan.  Dengan status sebagai petani penggarap, kita pasti paham berapa keuntungan bersih pascapanen setelah dipotong biaya pupuk, pestisida, pemanenan, hingga biaya sewa lahan. Keuntungan yang diproleh pascapanen padi itu tak akan mampu membeli kebutuhan lain yang sepadan, karena harga-harga di luar beras juga terus bergerak naik.

Kekhawatiran soal pangan ini bukan tanpa sebab. Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal ini saat menyampaikan sambutan pada acara  Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor, Jumat (15/9/2023). Presiden Jokowi mengungkapkan, ada 19 negara yang membatasi ekspor pangan, salah satunya India yang menyetop ekspor beras dan berdampak pada kenaikan harga beras di semua negara.

Jokowi mengatakan, 19 negara tersebut membatasi ekspor demi memastikan ketersediaan pangan di negaranya masing-masing. "19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras, akibatnya harga beras naik di semua negara," kata Presiden dalam acara Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor itu.

Kata Presiden, situasi tersebut mempersulit upaya pemerintah memperbesar cadangan strategis beras karena sulit melakukan impor. Padahal, kata dia, dahulu banyak negara yang berebut menyodorkan barangnya agar dapat diekspor ke luar negeri. "Sekarang mencarinya sangat sulit karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi rakyatnya sendiri-sendiri," ujar Jokowi.

Ia menyebutkan, pembatasan ekspor tersebut hanyalah salah satu hal yang menyebabkan ancaman krisis pangan di dunia. Jokowi mengingatkan, krisis juga dapat terjadi karena kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dunia.

"Kemudian ada ancaman perubahan iklim, kemarau seperti sekarang orang sudah mulai bingung karena ada super el nino, kemudian juga kenaikan suhu, kenaikan air laut," kata Jokowi.

Ia tidak menampik bahwa situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran, tetapi ia ingin lebih fokus memikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan itu. "Ini semua kenyataan yang harus kita hadapi, harus kita sadari, kita terima, dan yang paling penting kemudian kita antisipasi apa yang harus kita kerjakan," ujar Jokowi.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, membantah kenaikan harga pangan disebabkan oleh mafia pangan. Pihaknya mengklaim bahwa sejumlah harga pangan saat ini terpantau stabil dengan ketersediaan yang cukup.

"Enggak ada mafia mafia, kita yang penting semua prioritas konsumen, harga juga stabil," jelasnya

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan harga beras stabil dimulai dengan penggelontoran bantuan pangan beras. Pihaknya juga mengklaim pasokan beras sudah mulai terisi kembali dari serapan dalam negeri maupun yang didatangkan dari impor. "Pasokan aman, ada dua juta ton sampai akhir tahun," kata Jerry.(*)

POJOK

Syahrini jarang main Medsos untuk jaga privasi suami

Mantap

Yuni laporkan Seleb TikTok ke Polda Aceh

Ini pasti gara-gara Medsos

Pemuda Paya Bakong ditahan karena tramadol

Tramadol oh tramadol