DPRA Sebut PON Aceh Akan Kuras APBA Hingga Rp 1,2 T, Anggota Banggar: Itu Berlawanan dengan Hukum

“Karena itu, usulan tambahan untuk mendukung PON tahun 2024 yang bersumber dari dana DOKA haruslah ditolak dan tidak dilanjutkan karena pengsusulan anggaran tambahan ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Aceh,” kata Abang Samalanga itu.

“Seharusnya seluruh kebutuhan anggaran untuk pelaksananaan PON dan pembangunan venue harus diusulkan secara total dari skema APBN secara murni dan tanpa ada kewajiban bagi Provinsi Aceh untuk menanggulanginya,” tambah Zulfadhli.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Pemerintah Aceh mengambil keputusan kebijakan dalam menanggulangi jumlah angka kebutuhan untuk pelaksanaan PON 2024.

Apalagi melihat kondisi keuangan Aceh saat ini yang membutuhkan penerimaan pendapatan tinggi untuk menanggulangi kemiskinan dan pembangunan insfratruktur kebutuhan bagi masyarakat Aceh.

“Sekali lagi kami dengan tegas menolak pengusulan anggaran oleh Pemerintah Aceh, baik yang telah diusulkan dalam APBA-P 2023 maupun APBA 2024,” katanya.

Penolakan ini, katanya menjadi penting karena jumlah anggaran yang akan digunakan untuk PON 2024 yang bersumber dari DOKA sebesar Rp 1.286.821.580.000,

“Ini akan sangat membebankan anggaran publik dan jika ini tetap dilakukan dan dipaksakan, maka Pemerintah Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berlawanan dengan UUPA,” pungkas Zulfadhli.(*)

Baca juga: Cari Pengalaman Tanding, Tim Futsal PON Aceh Tampil di Turnamen Trofeo Kemerdekaan di Pidie