PON Seharusnya Membawa Manfaat

Pekan Olahraga Nasional (disingkat PON) adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). PON diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia.

PON pertama kalinya dilaksanakan di Kota Solo (Surakarta) Jawa Tengah pada tahun 1948. Kala itu, PON menjadi salah satu ajang untuk memperkuat kemerdekaan Indonesia, menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia sanggup mengadakan acara olahraga dengan skala nasional.

Hingga kini, PON telah dilaksanakan sebanyak 20 kali. PON terakhir atau PON XX dilaksanakan di Papua pada tahun 2021 lalu. Ajang ini awalnya diadakan pada Oktober dan November 2020, tetapi ditunda ke tahun 2021 karena pandemi Covid-19.

Papua menjadi tuan rumah PON XX setelah mengalahkan Bali dan Aceh dalam pemungutan suara pada Rapat Anggota Tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Papua menjadi provinsi penyelenggara PON ke-6 yang berasal dari luar pulau Jawa.

Papua meraup banyak keuntungan dan manfaat dari pelaksanaan PON XX ini. Salah satu yang paling fenomenal adalah Stadion Papua Bangkit yang kini bernama Stadion Lukas Enembe yang dibangun untuk lokasi utama penyelenggaraan PON 2021.

Stadion ini memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk. Setiap tempat duduk sudah memiliki kursi untuk satu orang (single seat). Stadion ini menjadi salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di Pasifik dengan menempati kawasan seluas 13,7 hektare.

Darimana semua dana untuk membangun semua itu? Dari APBD Papua kah? Tidak, sama sekali tidak. Pada perhelatan PON di Papua tahun 2021 lalu, Pemerintah Pusat mengucurkan dana sebesar Rp 10,43 triliun. Ini menjadi plot anggaran terbesar dalam sejarah penyelenggaraan PON di Tanah Air.

Sebelum Papua, Jawa Barat yang menjadi tuan rumah PON XIX tahun 2016, mendapat kucuran subsidi dari APBN sejumlah Rp 3,1 triliun. Empat tahun sebelumnya, PON XVIII tahun 2012, Riau yang menjadi tuan rumah memperoleh dana APBN sebesar Rp 1,5 triliun.

Melihat keuntungan serta manfaat tuan rumah PON, maka wajar saja KONI Aceh bersama Pemerintah Aceh berjuang keras menjadi tuan rumah PON. Kekalahan dari Papua pada biding tahun 2016, tak menyurutkan semangat Aceh untuk terus berjuang.

Kegigihan Aceh ini terbayar pada Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI di Jakarta tahun 2018. Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) diputuskan menjadi tuan rumah bersama PON XXI tahun 2024. Dalam pemungutan suara yang diikuti utusan KONI dari 34 provinsi, Aceh-Sumut berhasil meraih 24 suara. Jauh meninggalkan Bali-NTB yang hanya meraih 8 suara dan Kalsel hanya 2 suara.

Tapi ternyata perjuangan Aceh untuk menjadi tuan rumah PON belumlah selesai. Di saat jadwalnya hanya tinggal 11 bulan lagi, tiba-tiba datang kabar, Aceh terancam batal menjadi tuan rumah menyusul belum adanya venue yang dibangun maupun direhabilitasi, juga tak ada kejelasan soal anggaran.

Ketua Umum KONI Aceh, H Kamaruddin Abubakar dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (28/9/2023) menyebutkan, Pemerintah Aceh sejauh ini belum melakukan langkah-langkah konkret sebagai persiapan menjadi tuan rumah even empat tahun itu.

Anggaran, kesiapan panitia daerah, pembangunan infrastruktur venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Aceh, maupun promosi acara, semuanya serba belum jelas. Apalagi, belakangan disebut-sebut, Aceh ‘dipaksa’ menyumbang APBA hingga Rp 1,2 triliun untuk menyukseskan PON ke 21 ini.

“Ini kan aneh, kenapa tuan rumah PON sebelumnya selalu mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat. Lalu, ada pembangunan venue. Kini, saat Aceh jadi tuan rumah PON, kenapa tak ada pembangunan venue dan dananya juga tak jelas. Tentu ini sangat mengecewakan bagi kami Aceh," ungkap Abu Razak.

“Dalam pikiran kami pengurus KONI Aceh, pelaksanaan PON 2024 di Aceh sepatutnya bisa menjadi rahmat bagi masyarakat olahraga di Aceh," imbuh Abu Razak.