BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan dengan Faskes Se Indonesia, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM,TAPAKTUAN – BPJS Kesehatan menggelar pertemuan dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) se-Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. 

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara luring (tatap muka) dan daring (online), dengan mengundang Faskes dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan, bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan dengan fokus utama pada transformasi mutu layanan.

Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

"Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS)," jelas Ghufron dalam kegiatan lauching Tranformasi Mutu Layanan JKN yang ditayangkan secara virtual di Aula BPJS Cabang Tapaktuan, Senin (2/10/2023).

Gufron mengatakan, bahwa transformasi mutu layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan.

Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman.

Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS sebagai satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.,

"Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif,” urai dia.

Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Ghufron.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. 

Untuk mencapai tujuan ini, terang Gufron, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Per 1 September 2023, cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk Indonesia,” sebut dia.