KPI Aceh Usulkan Mata Pelajaran Etika Islam dalam Bermedia Sosial Diajarkan ke Peserta Didik

KPI Aceh Usulkan Mata Pelajaran Etika Islam dalam Bermedia Sosial Diajarkan ke Peserta Didik

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Dr Teuku Zulkhairi mengharapkan lembaga pendidikan dapat mengajarkan mata pelajaran etika Islam dalam bermedia sosial.

Masukan ini disampaikan karena mengingat generasi muda Aceh dewasa ini kian ‘bablas’ dalam menggunakan media sosial.

Hal ini disampaikannya saat memberi materi pada acara Lokakarya di Aula Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/10/2023).

Acara ini diselenggarakan oleh Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Gubernur Aceh, dan dihadiri puluhan perwakilan Satuan Kerja Pemerntah Aceh (SKPA), Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat.

Lokakarya ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Aceh, Perguruan Tinggi serta Organisasi Masyarakat dalam Bermedia Sosial Guna Mewujudkan Masyarakat yang Madani“,

Dr Teuku Zulkhairi yang menjadi salah satu dari empat narasumber dalam Lokakarya ini menyampaikan materi sesuai permintaan panitia lokarya dengan judul “Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dan Ormas di Aceh dalam Mewujudkan Konten Media Sosial Yang Positif dan Produktif”.  

Baca juga: Ajak Mahasiswa Awasi Siaran Kepemiluan, KPI Aceh Laksanakan Literasi Media di STIS NU Aceh Besar

Selain Zulkhairi, narasumber lainnya pada acara lokakarya ini yaitu Bukhari M Ali, selaku News Manajer Serambi Indonesia yang menyampaikan materi tentang “Kecerdasan Bermedia Sosial dalam Upaya Mendukung Kebijakan Pemerintah Aceh“.

Dua pemateri lainnya yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominsa) Marwan Nusuf, BHSc MA  yang menyampaikan materi terkait “Sinergisitas Arah dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informasi dalam Pembangunan Aceh”

Serta Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Azwardi Abdullah AP, MSi  yang menyampaikan materi “Strategi Penguatan Koordinasi antara Pemerintah Aceh, Perguruan Tinggi serta Ormas di Bidang Komunikasi dan Informasi”.

Dalam paparannya, Zulkhairi menyarankan kepada lembaga pendidikan agar mendidik para siswa, santri dan juga mahasiswa agar menjadi pelopor penggunaan media sosial yang positif dan produktif.

“Melihat tantangan aktual yang kita hadapi di lapangan, dimana penggunaan media sosial tanpa kontrol justru menyebabkan kemerosotan etika dan mengancam nilai-nilai sosial serta norma-norma agama di masyarakat Aceh,

maka lembaga pendidikan di Aceh sangat penting mengajarkan “Etika Islam dalam Bermedia Sosial bagi peserta didik, “ kata Zulkhairi menyarankan.

Dia menyebut bahwa konten-konten sejumlah orang Aceh di media sosial seperti Tik Tok saat ini semakin aneh dan bablas.

Baca juga: KPI Panggil Stasiun TV Swasta yang Tayangkan Capres Ganjar Pranowo di Video Azan

Bahasa teumeunak digunakan untuk mencari follower. Bahasa-bahasa vulgar dan banyak hal-hal aneh lainnya yang sebelumnya belum pernah kita saksikan di media sosial.

Di sisi lain, Zulkhairi juga mengatakan bahwa secara umum dekadensi moral merupakan masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, dan media sosial adalah salah pemicu utama dekadensi moral.

Maka peran Moral Islam dalam bermedia sosial sangat penting untuk membentengi generasi muda kita khususnya dari berbagai

Zulkhairi juga menambahkan, selama ini pembelajaran akhlak di lembaga pendidikan sudah berjalan, tapi dalam kaitannya dengan akhlak bermedia sosial tidak secara khusus diajarkan kepada anak didik kita.

“Padahal saat ini kita hidup dalam era dimana media sosial setiap saat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita,”

“Jadi kita harus berjuang membawa moral dan akhlak Islam untuk hadir membekali generasi muda kita dalam bermedia sosial,“ harap Zulkhairi.

Dalam paparannya, Zulkhairi juga mengatakan bahwa setidaknya terdapat dua persoalan yang dihadapi masyarakat kita di era media sosial saat ini.

Pertama, kebebasan media sosial di satu sisi dan lemahnya regulasi yang mengawas di sisi lain.

Maka menjamurnya hoaks atau berita bohong, ujaran kebencian, bahasa-bahasa kotor seperti teumeunak dan sebagainya menjadi konsekuensi yang logis karena belum diimbangi oleh regulasi.

Persoalan kedua, tambah Zulkhairi adalah kurangnya literasi digital atau literasi media sosial kepada masyarakat dan generasi muda kita.

“Maka pemerintah Aceh, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat harus bergerak melakukan literasi digital dan media sosial untuk masyarakat dan generasi muda kita untuk tujuan mengantisipasi dampak negatif penggunaan media sosial

serta mengarahkan mereka agar menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang positif dan produktif.

Maka di sisini, panduan bermedia sosial sesuai etika Islam juga sangat dibutuhkan. Apalagi Aceh sebagai Provinsi yang memberlakukan Syari’at Islam sebagai hukum positif,” sebut Zulkhairi.

Dalam paparannya, Teuku Zulkhairi juga menyarankan agar organisasi masyarakat di Aceh dapat mengedukasi masyarakat Aceh agar terhindari dari kejahatan di media sosial.

Sebab kejahatan massif mengintai para pengguna media sosial seperti penipuan, pelecehan dan kekerasan.

Patut diingat bahwa menurut data lembaga terkait seperti Kaspersky Lab, Indonesia masuk dalam tiga besar negara dengan ancaman siber tertinggi.

“Selain itu, ormas di Aceh kita harapkan juga aktif mengedukasi masyarakat agar terhindar dari berita-berita Hoaks dan tidak terjebak untuk membagikan berita yang terindikasi hoaks.

Apalagi di tahun politik yang sangat rentan penyebaran hoaks, “ ujar Zulkhairi.

Di akhir paparannya, Zulkhairi juga mengharapkan peran ormas untuk mengedukasi penggunaan media sosial yang positif dan produktif bagi masyarakat dan generasi muda Aceh. 

Bagaimana caranya agar media sosial dapat digunakan untuk konten-konten yang baik, tidak mengumbar aurat, tidak menciptakan permusuhan, tidak menyakiti siapapun melalui komentar atau postingan dan sebagainya. (*)