Rocky Gerung: Kalau PDIP Tersinggung dengan Kegiatan Jokowi, Mulai Saja Pemakzulan
Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut, kalau PDIP tersinggung dengan kegiatan Jokowi, mulai saja proses impeachment (pemakzulan).
Penulis: Sara Masroni | Editor: Eddy Fitriadi
"Dia sodorkan itu sebagai keputusan yang tidak bisa saya intervensi tuh, padahal di luar kepala kita, kita tahu betapa banyak hal diintervensi pak Jokowi," tambahnya.
Intervensi yang dilakukan Jokowi menurutnya terutama kepada partai-partai politik yang bisa dijangkaunya.
"Ini perbuatan tercela dari seorang kepala negara, itu masalahnya," ungkap Rocky.
"Kita mesti jujur mengatakan, bangsa ini dicoreng moral demokrasinya oleh Jokowi," tambahnya.
Sebut Suatu Waktu akan Terbongkar
Nilai ada campur tangan Presiden Jokowi di Putusan MK, Rocky Gerung sebut suatu waktu akan terbongkar.
Hal itu menanggapi sikap Jokowi usai MK mengeluarkan putusan mengenai syarat pendaftaran capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada Senin (16/10/2023) kemarin.
Pengamat Politik sekaligus salah satu pendiri Setara Institute, Rocky Gerung menilai, pengumuman putusan MK bertepatan dengan keberangkatan Jokowi ke luar negeri itu sudah diskenariokan.
"Apalagi itu wawancara (Jokowi) yang di-setup oleh Setneg, jadi memang jalan pikirannya sempurna," ungkapnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (17/10/2023).
"Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi, lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya tidak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab," tambahnya.
Baca juga: Siswa SMP Dipukuli Kakak Kelas hingga Masuk ke Rumah Sakit, 5 Saksi Diperiksa, Begini Kondisi Korban
Skenario yang diperlihatkan itu menurut Rocky Gerung menunjukkan kalau Jokowi memang ada di belakang semua ini.
"Dan itu yang kemudian disimpulkan negara ini menjadi negara otoriter," kata Rocky Gerung.
Menurut pengamat politik itu, negara yang semestinya dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara.
"Malah ada warga negara yang diistimewakan tuh," ujar Rocky.
Dia mengingatkan beberapa waktu lalu bagaimana masyarakat sipil berkali-kali meminta judicial review tentang presidential threshold.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.