Dampak Banjir, Hasil Sawit di Wilayah Aceh Selatan Lama Tidak Bisa Dipanen

"Kondisi ini bukan hanya di Trumon Raya, namun di Desa Alue Jampak, Kecamatan Rundeng, Subulussalam. Menurut pak Abdurrahman ada 350 hektare kebun sawit warga dan umumnya nggak bisa dipanen akibat banjir. Dalam bulan ini mereka sudah 3 minggu tidak bisa panen," ungkap Fadhli Ali.

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Banjir bandang dan kiriman yang terjadi di wilayah Aceh Selatan Lama (Aceh Selatan, Subulussalam, dan Singkil) telah berdampak kerugian yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. 

Pasalnya, sudah tiga pekan hasil perkebunan sawit masyarakat di beberapa kecamatan dalam wilayah tersebut tidak bisa dipanen.

"Informasi yang saya terima dari Jamidin, warga Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah mereka sudah tiga minggu tidak bisa memanenkan hasil sawit mereka," Kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW - Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali SE MSi kepada Serambinews.com, Jumat (24/11/2023). 

Sebab, lanjut Fadhli Ali, sebelum terjadinya banjir bandang daerah Ladang Rimba, kawasan tersebut sudah lebih dulu dikepung banjir kiriman yang menyebabkan kendaraan tidak bisa masuk untuk mengangkut hasil sawit mereka. 

"Kondisi ini bukan hanya di Trumon Raya, namun di Desa Alue Jampak, Kecamatan Rundeng, Subulussalam. Menurut pak Abdurrahman ada 350 hektare kebun sawit warga dan umumnya nggak bisa dipanen akibat banjir. Dalam bulan ini mereka sudah 3 minggu tidak bisa panen," ungkap Fadhli Ali. 

Apkasindo Aceh, lanjut Fadhli Ali, sangat prihatin dengan banjir yang melanda kawasan Trumon Raya (Aceh Selatan), Singkil dan Subulussalam, dimana ribuan hektare sawit milik petani dan juga milik perusahaan tidak bisa dipanen antara 2 dan 3 minggu terakhir.

Baca juga: 556 Rumah Warga Ladang Rimba Rusak dan Tergenang Lumpur Akibat Banjir Bandang

 "Salah satu persoalan terbesar banjir di tiga kabupaten/kota tersebut adalah krueng atau sungai Gelombang yang hulunya di Aceh Tenggara," ungkap Fadhli Ali.

Karena frekuensi atau intensitas bencana banjir yang bersumber dari luapan sungai Gelombang itu mencakup tiga kabupaten, lanjutnya, maka Pemerintah Daerah pada 3 daerah tingkat 2 itu kata Fadhli Ali, sepatutnya dapat melakukan aksi bersama menyampaikan permohonan penanggulangan bencana alam banjir misal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta yaitu mengusulkan pembangunan kanal baru Krueng Gelombang.

"Untuk diketahui dari 5 kabupaten/kota dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Aceh dalam 1 dekade terakhir adalah tiga kabupaten itu dan patut dikaitkan rendahnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu indikator utama IPM berkaitan dengan persoalan banjir yang acap terjadi kawasan itu," ulasnya.

Kemudian, lanjut Fadhli Ali, mengingat peristiwa banjir yang acap terjadi atau melanda kabupaten/kota yang terletak di ujung wilayah paling Barat Aceh pesisir Barat Selatan (Barsela) setahun bisa 3-4 kali dan durasi waktu banjir berkisar 4 sampai 5 hari, maka patut dipertimbangkan oleh kepala daerah di kawasan rawan bencana itu untuk mengajukan permohonan program Sarpras atau sarana dan prasana pada Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Karena ribuan hektare kelapa sawit milik petani dan bahkan juga milik perusahaan tidak dapat dipanen dengan durasi waktu antara 3 minggu sampai 1 bulan setiap tahun. Artinya kerugian masyarakat pesawit dan perusahaan setiap tahun pada tiga kabupaten itu akibat banjir bisa mencapai ratusan miliar," terang Fadhli Ali.(*) 

Baca juga: BREAKING NEWS - Kantor Disdukcapil Aceh Singkil Kebanjiran, Layanan Pembuatan KTP Lumpuh