Megawati Sindir Penguasa Bertindak Seperti Zaman Orde Baru, Ini Kata Istana dan TKN Prabowo-Gibran

Ari selanjutnya tidak ingin mengomentari pernyataan Megawati itu lebih lanjut. 

Ia menegaskan kritik itu merupakan hak dan kewenangan Megawati yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.

Ia juga enggan mengomentari apakah maksud pernyataan Megawati itu terkait juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres

"Aku enggak memberi komentar, negara demokrasi, itu saja," imbuhnya.

Respon TKN Prabowo-Gibran

Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menilai pernyataan Megawati adalah bentuk kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai politik. 

Meski demikian, Nusron menghormati pernyataan Megawati itu. 

Ia juga menghormati Megawati sebagai Presiden ke-5 RI dan Putri dari Presiden ke-1 RI, Soekarno. 

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu."

"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Nusron pun mengingatkan, bahwa kekuasaan penguasa saat ini yakni Presiden Jokowi diusung PDIP sejak 2014. 

"Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDI-P, dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P," ujarnya. 

Nusron pun membantah jika Jokowi berkuasa dengan gaya zaman orde baru.

Ia mengaku tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.

Nusron mengatakan, jika saat ini kembali ke masa Orde Baru, pasti kekuasaannya tersentralisasi hanya di tangan satu partai.