Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Petani Melalui Program Makmur

Kelebihan dalam program ini selain adanya pendampingan juga harga jual petani yang lebih tinggi karena adanya jaminan harga beli.

“Karena sudah komitmen di awal. Misalnya ketika panennya mencapai 100 ton, mereka akan mengambil sendiri ke lokasi, dari offtaker Medan dengan harga tamping sesuai pabrikan,” katanya.

Baca juga: PT PIM Laksanakan Pengantongan, Pengapalan Akhir Tahun 2022 dan Penjualan Perdana Pupuk NPK

Baca juga: Pj Gubernur Aceh: Desember NPK PT PIM Mulai Beroperasi, Target Produksi 500 Ribu Ton per Tahun

Baca juga: PT PIM Tambah Kapasitas Produksi, Ini Harapan Wakil Menteri BUMN Atas Pasokan Bahan Baku

Baca juga: PT PIM Raih Perhargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ditanya apakah Tim mengalami kendala dalam melaksanakan program Makmur ? 

Athaillah mengungkapkan, kendala yang dihadapi satu lokasi dengan lokasi lainnya berbeda.

Di antaranya belum masih ada petani belum bisa mendapat KUR karena tidak memenuhi kriteria perbankan.

Kemudian petani yang masih belum mudah menerima perkembangan teknologi pertanian dan dukungan pemerintah. 

“Program ini bisa meningkatkan ketahanan pangan tapi butuh dukungan pemerintah. Pemerintah nantinya dapat membina petani-petani dalam program Makmur dengan berkolaborasi dengan PIM.  

Karena pemerintah memiliki SDM, sarana dan prasarana, dan petugas dalam pemberantasan hama penyakit tanaman, sehingga bukan hanya pemupukan yang tepat saja dapat diedukasi kepada kepada petani.

“Tim Agronomis kita hanya mampu menjangkau soal kondisi tanah dan pemupukan sesuai, tapi soal pemberantasan hama dan penyakit tanaman tidak sampai ke situ,” katanya.

Salah satunya seperti yang terjadi kolaborasi dengan Tim pemberantasan Hama yang dilakukan di Sibreh, Aceh Besar,” katanya.  

Kemudian tahun 2023, PIM mendapat target 22.000 hektar. Pada tahun ini PIM mengalami kendala dalam merealisasikan program tersebut.

“Terkendalanya karena adanya Iklim El nino dan terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Riau, sehingga program tersebut tidak maksimal dapat direalisasikan di provinsi tersebut,” katanya. 

Sehingga banyak petani di wilayah Sumbagut tidak bisa turun ke sawah, termasuk di wilayah Peudada Kabupaten Bireuen.

“Karena faktor alam tersebut, sehingga tahun ini belum mencapai target,” ujar Athaillah. 

Sampai saat ini PIM sudah merealisasikan program tersebut mencapai 14.000 hektare di empat provinsi tersebut.