DPRK Aceh Barat Ingatkan SKPK Selesaikan Pekerjaan Tepat Waktu

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, H Kamaruddin SE meminta satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) agar pengerjaan proyek fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai perencanaan.
 
Hal tersebut diungkapkan berpedoman pada realisasi proyek tahun 2023 ini yang menurutnya ada keterlambatan serapan anggaran, sehingga realisasi pembangunan kurang tepat pada waktunya.
 
"Kami minta pengerjaan proyek fisik yang dikerjakan SKPK selesai tepat waktu, jangan sampai terlambat apalagi ada yang belum selesai hingga batas waktu ditetapkan," ujar H Kamaruddin, Minggu (10/12/2023).
 
Pernyataan itu disampaikan H Kamaruddin usai melakukan kunjungan ke sejumlah paket proyek fisik di beberapa lokasi beberapa waktu yang lalu.

Baca juga: Di Aceh Barat, Buang Sampah Sembarangan Bisa Didenda Rp 300 Ribu

Menurut H Kamaruddin, setiap proyek tentu memiliki target waktu dalam pengerjaan, sehingga harus mampu menyelesaikan sebelum target dan tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
 
"Pelaksana proyek harus profesional dan bekerja tepat waktu. Kualitas dan kuantitas harus diutamakan sehingga sesuai spesifikasi yang sudah direncanakan sebelumnya," ucapnya.
 
Ditekankannya, DPRK Aceh Barat mendukung penuh program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh Barat terutama yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.
 
Pihaknya berharap pembangunan pro rakyat ini harus menjadi fokus utama pemerintah, sehingga setiap persoalan kepentingan publik harus menjadi sebuah keseriusan dan adanya pembangunan yang berkualitas.
 
Oleh sebab itu, demi kelancaran pembangunan tepat sasaran yang dilakukan pemerintah, DPRK Aceh Barat juga mengingatkan masyarakat supaya turut mengawasi setiap pembangunan yang ada.

Baca juga: WN Bangladesh yang Selundupkan Rohingya Ternyata Kantongi Kartu UNHCR, Sempat Nyamar Jadi Pengungsi

"Terlebih masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing, harus bisa berkontribusi dalam memantau pengerjaan proyek infrastruktur maupun sarpras yang dilakukan pemerintah," harapnya.

Dia mencontohkan, seperti pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan, masyarakat harus turut serta memantau atau mengawasi pengerjaannya apakah sesuai dengan yang diharapkan apakah tidak.

Hal itu perlu dilakukan agar nantinya tidak ada lagi keluhan bahwa jalan yang baru saja diperbaiki atau dibangun mengalami kerusakan begitu cepat
 
Selain itu, masyarakat juga harus aktif dalam menanyakan kepada pemerintah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan proyek yang dibiayai oleh APBK.

Baca juga: Sebelum Rohingya, Indonesia Pernah Tampung Pengungsi Vietnam 17 Tahun di Pulau Galang,Ini Sejarahnya

Selanjutnya, bila mendapat kendala atau ketidak sesuaian, maka berhak melaporkan hal itu kepada Dewan.

Sehingga, komisi pembidangan pada dewan bisa menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengecek langsung maupun memanggil SKPD serta kontraktor yang menangani proyek.

"Inilah pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah, agar semuanya bisa berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan," tutup H Kamaruddin.

Baca juga: VIDEO Tentara Israel yang Ledakkan Rumah untuk Kado Ultah, Dikabarkan Meninggal Dunia