Tgk Muhar: Gubsu Bobby Norak dan Memalukan, Razia Plat BL Bisa Picu Ketegangan Sosial 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Video rombongan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, menghentikan kendaraan berplat BL yang melintas di provinsi tersebut menuai sorotan publik. 

Tindakan yang dilakukan oleh menantu Joko Widodo itu dinilai terlalu norak dan memalukan, karena berpotensi memicu ketegangan sosial.

Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk Muharuddin, menyebut penggunaan plat nomor BK tidak hanya ada di Sumatera Utara, tetapi juga lumrah dipakai masyarakat Aceh karena adanya keterhubungan ekonomi dan bisnis antarprovinsi. 

Bahkan, kata dia, polisi lalu lintas di Aceh tidak pernah mempermasalahkan kendaraan berplat BK selama dokumen administrasi kendaraan lengkap.

“Namun, tindakan Gubernur Sumut melakukan penertiban terhadap kendaraan berplat BL (Aceh) dengan alasan meningkatkan pendapatan daerah adalah langkah yang tidak patut. Itu bisa memicu ketegangan antara masyarakat Aceh dan Sumut,” ujar Tgk Muhar kepada Serambinews.com, Senin (29/9/2025).

Tgk Muhar menilai, tindakan yang dilakukan Bobby tidak mencerminkan seorang kepala daerah. 

Sebab, ia tidak memikirkan bagaimana kesulitan warga Sumut yang beraktivitas di Aceh jika hal serupa juga diterapkan oleh Pemerintah Aceh kepada kendaraan berplat BK.

• Pemuda Muhammadiyah Abdya: Gubernur Sumut Gegabah, Ancam Persatuan dan Ketahanan Nasional 

Di sisi lain, Tgk Muhar mengingatkan, persoalan perbatasan kendaraan Aceh–Sumut pernah menjadi isu nasional pada masa Gubernur Edy Rahmayadi dan Kapolri Tito Karnavian, serta sudah diselesaikan dengan baik. 

Karena itu, Tgk Muhar menyebut langkah Bobby Nasution sebagai tindakan mencari popularitas yang tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin.

“Seharusnya seorang gubernur tidak mencari panggung dengan cara seperti itu. Ini norak dan memalukan,” tegasnya.

Lebih jauh, politisi Partai Aceh tersebut menilai alasan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor tidak bisa diterapkan secara serta-merta, apalagi pada kendaraan angkutan umum yang menopang sektor bisnis dan logistik. 

Ia menyarankan agar Gubernur Sumut menggali potensi lain tanpa memberatkan masyarakat.

“Kami menilai tindakan Gubsu yang bersifat sporadis dengan gaya blusukan dan diviralkan hanya untuk menutupi ketidakmampuan menjawab persoalan sosial di Sumut. Masalah-masalah itu jauh lebih penting untuk diselesaikan,” tambahnya.

Meski begitu, Tgk Muhar mengimbau masyarakat Aceh agar tidak bereaksi berlebihan dan tidak terprovokasi atas kebijakan tersebut. Ia meminta semua pihak menjaga hubungan baik dan stabilitas ekonomi antara Aceh dan Sumut.

“Kita terus mendukung upaya Pemerintahan Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh dan mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran,” pungkasnya.(*)