Pengetahuan dan Keberanian Melawan Korupsi

Bisma Yadhi Putra, Manager Riset Aceh Institute

SEORANG rekan saya sangat antusias bercerita di sekolah tempat ia menjadi guru sudah ada “kantin kejujuran”. Guru, siswa, satpam, petugas kebersihan, hingga tamu boleh berbelanja di kedai tanpa awak itu. Boleh sesuka hati jajan apa pun, asalkan menaruh uang sesuai dengan harga setiap barang yang diambil. Kantin ini dibuat untuk melatih orang-orang, terutama siswa, terbiasa bersikap jujur.

Sekira tiga minggu kemudian, saya menanyakan kabar kantin yang dibuat dengan modal hampir lima juta rupiah itu. Rekan saya menuturkan sesuatu yang mencengangkan: barang-barang di kantin sudah habis tetapi total uang yang ditemukan dalam “kotak bayar” cuma sekitar Rp 300 ribu.

Saya tertawa mendengar dia mengeluh. Banyak guru di sekolah itu mulai merasa korupsi memang tak bisa dikalahkan. Di tempat-tempat yang seharusnya mengutamakan moralitas justru terjadi penilepan, kecurangan, atau korupsi. Sama halnya ketika saya tak habis pikir dengan kasus korupsi yang belum lama ini banyak menyita perhatian publik, dan itu terjadi di sebuah lembaga yang dibentuk untuk menolong korban konflik di Aceh.

Usai mengomel tentang kegagalan kantin kejujuran, saya mengusulkan satu hal kepada rekan tersebut. Kantin itu dijalankan kembali tetapi dengan memasang CCTV. Setiap orang yang berdasarkan bukti rekaman mengambil barang tanpa membayar harus dipanggil untuk dinasihati. Tak perlu diberi sanksi kalau belum melakukan ketidakjujuran kedua.

Biarpun tujuannya untuk membangun budaya jujur, tetapi pengawasan di tempat-tempat kejujuran seharusnya ada, tetap penting dilakukan. Sering kali, budaya jujur baru terbentuk setelah pencegahan atas ketidakjujuran lama dilakukan. Lagi pula, bagaimana sekolah mencegah praktik curang juga bisa memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa pencegahan penting dalam membentuk habituasi perilaku jujur.

Penjelasan saya itu kemudian diterapkan di sekolah tersebut. Dampak baiknya lekas terlihat. Biarpun tingkat “pengambilan” barang di kantin menurun, paling tidak uang yang diletakkan di dalam kantin senilai dengan barang yang diambil pengunjung. Sedikitnya barang yang hilang menunjukkan telah banyaknya kejujuran yang tumbuh di sekolah. Orang-orang tak lagi mengambil barang yang tak mau mereka bayar.

Mencegah terjadi kehatan korupsi sangat penting. Dan, yang lebih diperlukan ialah adanya kemauan masyarakat untuk terlibat serta dalam upaya tersebut. Hanya saja, menumbuhkan kemauan untuk itu adalah tantangan yang berat. Di tengah masyarakat, masih ada asumsi bahwa mereka bukan pihak yang berkewajiban mencegah tindak pidana korupsi. Mereka menganggap pencegahan merupakan tugas pemerintah dan penegak hukum.

Anggapan begitu bisa membuat perang melawan korupsi mundur satu langkah dan pada saat yang sama justru menjadikan praktik korupsi meluncur seratus langkah ke depan. Pejabat, pengusaha, dan birokrat yang serakah cukup senang melihat masyarakat mulai malas mengawasi mereka. Tanpa pengawasan publik, mereka akan leluasa menilep uang negara.

Dampak korupsi

Agar masyarakat punya semangat mencegah praktik korupsi, penting sekali untuk mengedukasi mereka tentang bentuk-bentuk korupsi serta dampak buruknya. Orang tak akan melawan suatu praktik jahat kalau tak tahu praktik itu rupanya adalah kejahatan.

Dalam kejahatan korupsi di sektor tambang dan kelautan, misalnya, korupsi terjadi untuk membuat perusahaan bisa mengakumulasi profit dari cara eksploitasi alam yang dilarang undang-undang. Kalau masyarakat sudah tahu penebangan hutan lindung adalah kejahatan, mereka akan mencegah itu terjadi. Demikian halnya dengan korupsi di sektor kelautan (Riani dan Cordova, Peran Masyarakat dalam Mencegah Korupsi Sumber Daya Alam: Sektor Kelautan dan Pertambangan, 2021).

Di samping bentuk-bentuk korupsi yang potensial terjadi, masyarakat juga perlu diedukasi tentang bagaimana korupsi bisa berdampak sangat buruk terhadap mereka. Hanya ada satu korban dari setiap praktik korupsi yang terjadi: masyarakat. Dalam hal ini, para pendidik antikorupsi harus menjelaskan bahwa korupsi adalah praktik yang terjadi secara struktural. Masyarakat, sudah jelas, ada di dalam struktur itu dan menjadi pihak yang paling terdampak.

Ada satu contoh yang bisa dibahas agar penjelasan ini dapat lebih mudah dimengerti. Di sebuah desa yang warganya disengsarakan oleh kemarau panjang, mulai direncanakan proyek pembuatan instalasi penghasil air bersih. Rencana pembangunan ini kemudian menciptakan suatu struktur: (1) masyarakat yang butuh air; (2) pejabat yang berwenang dengan penganggaran; (3) kontraktor; dan (4) penegak hukum sebagai pengawas.

Dalam proses pembangunan, kontraktor membangun instalasi yang tak sesuai cetak biru. Ada banyak komponen terpasang yang tak sesuai standar serta berharga lebih murah. Hal ini dilakukan demi meraup keuntungan lebih.

Alhasil, kemampuan instalasi itu pun rendah. Instalasi yang seharusnya bisa mengucurkan 100 liter air per hari dan bertahan 10 tahun, alhasil hanya mampu memberi 40 liter per hari kepada warga dan cuma berdaya tahan selama 5 tahun. Demi menutupi kecurangan ini, kontraktor kemudian menyuap pihak-pihak tertentu. Dari empat pihak dalam struktur itu, sudah jelas yang rugi adalah warga.

Dengan memahami dampak korupsi, muncul perasaan cemas akan terjadinya praktik tersebut. Kecemasan inilah yang kemudian menggerakkan orang-orang untuk mencegah korupsi terjadi. Salah satu strategi pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menyingkap indikasi korupsi sedini mungkin. Pengungkapan cepat ini bertujuan untuk mencegah berlanjutnya praktik korupsi yang baru dimulai.

Tentu saja, pengungkapan dilakukan lewat cara yang dibenarkan hukum, yakni menyampaikan laporan kepada lembaga-lembaga berwenang seperti kepolisian, Inspektorat, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam cara lain yang lebih mudah, warga bisa menyampaikan laporan lewat aplikasi SP4N LAPOR!

Belajar melawan

Pertanyaannya: bagaimana mencegah korupsi sebelum itu terjadi dan dampaknya harus ditanggung? Caranya adalah mengantongi dokumen perencanaan atau cetak biru program pembangunan.

Masyarakat harus berani meminta dokumen-dokumen pembangunan kepada pemerintah. Upaya ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat yang telah kompeten dalam aksi-aksi antikorupsi.

Kerja sama ini penting mengingat pembacaan terhadap dokumen anggaran pembangunan memerlukan pengetahuan yang spesifik. Warga desa yang cuma punya dokumen tetapi tak bisa memahami seluk-beluk angka-angka yang tertera di situ hanya akan kebingungan. Ketidakpahaman ini sudah tentu membuat mereka tak bisa menganalisis dokumen untuk mencari indikasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran publik. Di Aceh, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang cakap dalam urusan analisis anggaran.

Korupsi dilakukan dengan melibatkan pengetahuan. Oleh karenanya, pencegahan dan pemberantasan korupsi pun memerlukan pengetahuan. Penentang korupsi harus lebih cerdas daripada pelaku korupsi. Kalau koruptor punya 50 cara untuk korupsi, masyarakat harus punya 100 cara untuk menggagalkan kejahatan luar biasa itu.

Kemampuan mencegah korupsi hanya bisa dilakukan kalau masyarakat sudah memahami dalam tiga hal. Pertama, paham tentang bentuk-bentuk korupsi. Kedua, paham tentang dampak buruk korupsi bagi khalayak. Ketiga, paham cara membaca dokumen anggaran untuk menemukan, mencegah, dan mengungkap praktik korupsi. Setiap perlawanan butuh pengetahuan! Artikel ini terpilih sebagai juara 1 lomba Karya Tulis Opini Disbudpar Aceh Bersama Kejaksaan Tinggi Aceh melalui kegiatan Gelar Seni Budaya Aceh dalam rangka memperingati HAKORDIA 2023.