MTA Ingatkan Banggar DPRA Hindari Kekerasan Saat Bahas Anggaran

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengingatkan DPRA agar menghindari kekerasan dalam pembahasan rancangan APBA 2024. 

Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA setelah terjadi kericuhan antara Banggar dan TAPA pada Selasa (12/12/2023) malam.

"Kami perlu mengingatkan, agar dewan menghindari kekerasan terhadap Tim TAPA dalam pembahasan anggaran," kata MTA, Rabu (13/12/2023). 

Ia menyatakan, dewan harus paham bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh dewan selaku legislatif, tidak termasuk pada tindak pidana kejahatan terhadap badan dan nyawa. 

"Hak imunitas hanya sebatas oral dalam lingkup kerja-kerja tupoksi dewan. 

Hal ini perlu kami pertegas agar dewan dapat hati-hati dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi, terutama ketika berhadapan dengan mitra kerja," imbuh MTA.

Baca juga: BREAKING NEWS - Rapat RAPBA 2024 Ricuh, Kepala Ahmad Dadek Kena Serpihan Piring yang Dilempar

MTA meminta dewan untuk hindari tindakan-tindakan premanisme dalam menjalankan tugas dan jabatan. 

"Bagaimana pun dinamika yang terjadi, semua kita harus tetap tenang dan bijak dalam bersikap dan bertindak," pungkasnya.

Sebelumnya, rapat pembahasan rancangan APBA 2024 ricuh pada Selasa (12/12/2023) malam. 

Bahkan, anggota Banggar dan Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek hampir adu jotos di dalam ruang rapat hingga dileraikan oleh dewan lain. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Kemendagri Perintah Pj Gubernur Aceh & DPRA Bahas RAPBA 2024, 5 Hari Mulai Senin Ini

Menurut informasi yang diterima Serambinews.com, kepala T Ahmad Dadek berdarah akibat terkena serpihan piring yang dilepar anggota dewan ke dinding.

Kericuhan ini terjadi saat Banggar DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) membahas program dari anggaran otonomi khusus (otsus).

Menurut sumber terpercaya mengungkapkan, Kepala Bappeda tidak mampu menjelaskan secara detail asal muasal program untuk tahun 2024.

“Banyak usulan tidak berdasarkan usulan masyarakat. Ada untuk vertikal, siapa kasih masuk, kan ada usulannya. Kepala Bappeda tidak mampu menjelaskan, disitulah tegang,” kata sumber tadi.

Baca juga: Banggar DPRA dan TAPA Mulai Bahas RAPBA 2024, TAPA dan Banggar Kebut Hingga Malam

“Ketika diminta penjelasan, Dadek meminta untuk menanyakan kepada kadis.

Disitulah panas karena Dadek tidak mampu menjelaskan secara detail asal usul program yang dianggarkan dana otsus,” ujar sumber tadi.

Sumber Serambinews.com mengatakan anggota Banggar tidak mau hanya menjadi tukang stempel. Karena itu, pihaknya menguliti semua program yang bersumber dari otsus. 

Dia menyebutkan, dari total Rp 3,7 triliun dana otsus untuk pembangunan, hanya Rp 400 miliar lebih yang menampung program usulan dewan atau pokir.   

Baca juga: DPRK Simuelue Desak Pemerintah Aceh dan DPRA Alokasi Otsus 80 Persen untuk Kabupten/Kota

“Dari sekian usulan, yang ada pokir DPRA hanya 400 miliar sekian, selain itu program dinas semua. Makanya kita minta asal usulan. Tidak mampu dijelaskan,” ungkap dia.

Sumber tadi menyatakan bahwa selama ini Bappeda Aceh hanya berfungsi sebagai lembaga penginput program dari dinas lain. 

“Selama ini kita tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, karena Bappeda tidak bisa mengintegrasi program dari dinas-dinas sehingga bisa fungsional,” ujarnya.(*)

Baca juga: Curiga Ada yang Gerak-gerak di Balik Celana Dalam Penumpang Pria, Petugas Bandara Syok Temukan Ini