Prabowo Ungkit Usung Anies di Pilgub DKI: Kalau Tak Demokrasi, Anda Tak Jadi Gubernur

SERAMBINEWS.COM - Capres Prabowo Subianto ungkit kembali pernah mengusung Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, sebut kalau tidak demokrasi maka dia tak akan jadi gubernur.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat  Debat Perdana Pasangan Capres-Cawapres yang digelar KPU dan tayang secara langsung di YouTube Serambinews, Selasa (12/12/2023) malam.

Menurutnya, pernyataan Anies agak berlebihan yang mengeluh soal rendahnya demokrasi di Indonesia.

Padahal kata Prabowo, waktu itu Anies naik menjadi gubernur sebagai oposisi melawan pemerintah yang berkuasa.

“Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak,” kata Prabowo lantang.

“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur, kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur,” tambahnya.

Baca juga: Anies Singgung ‘Orang Dalam’ hingga Sebut Prabowo tak Tahan Jadi Oposisi karena Bisnis

Baca juga: Anies Tanya Tragedi Kanjuruhan dan KM 50 di Debat Capres, Ganjar Jawab Perlu Hadirkan Kembali UU KKR

Dia juga mengungkit saat sama-sama menjadi oposisi dulu, Anies datang ke rumah Prabowo dan kemudian terpilih menjadi gubernur.

“Saya waktu itu oposisi mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” kata Prabowo.

Tanggapi Pernyataan Prabowo

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan pun merespon pernyataan Prabowo soal demokrasi andai tidak berjalan tidak mungkin membuatnya yang oposisi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Mendengar jawaban telak itu, Anies kemudian menanggapi balik kalau Prabowo sendiri tidak tahan menjadi oposisi, makanya bergabung dengan penguasa.

“Seperti disampaikan pak Prabowo, pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi,” kata Anies.

“Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan,” sambungnya.

Baca juga: Saling Buka Kartu di Debat Capres, Anies Sebut Tak Tahan Jadi Oposisi, Prabowo ungkit Pilgub DKI

Jawaban tersebut kemudian membuat seisi halaman Gedung KPU Pusat menjadi riuh oleh teriakan para timses yang berada di belakang para capres.

Capres nomor urut 1 itu kemudian melanjutkan, kekuasaan lebih dari persoalan bisnis dan uang.

“Kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” ucap Anies.

Singgung Orang Dalam

Capres nomor 1 Anies Baswedan juga menyinggung soal ordal (orang dalam) usai menanggapi jawaban Prabowo.

Awalnya Anies bertanya tentang perasaannya mengetahui putusan Majelis Kehormatan MK terkait Hakim Ketua MK melanggar kode etik soal putusan gugatan syarat capres cawapres.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks Rektor Universitas Paramadina itu, fenomena ordal adalah sesuatu yang menyebalkan.

Dikatakannya, saat ini mau ikut kesebelasan dalam sebuah tim bola mesti pakai ordal, begitu juga terkait pengangkatan guru dan daftar sekolah.

Bahkan hingga membeli tiket konser pun, di Indonesia masih ada budaya menggunakan orang dalam.

Budaya ordal ini menurutnya membuat meritokratik atau sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, tidak berjalan.

“Membuat etika luntur, dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal,” kata Anies dalam debat capres.

Dia juga bercerita kalau rakyat merasakan hal ini, beberapa guru mengeluhkan kepadanya kalau pengangkatan guru di tempat mereka berdasarkan orang dalam.

“Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru, tidak bisa diangkat,” ungkap Anies.

“Lalu apa jawabannya, atasan saya bilang wong yang di Jakarta saja pakai ordal, kenapa kita yang di bawah tidak pula pakai ordal, negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang,” tambahnya.

Prabowo kemudian kembali menanggapi pernyataan Anies dan menyerahkan semuanya pada rakyat.

Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu, kalau pihaknya yang salah dan berkhianat, biar rakyat yang akan menghukum.

“Demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat, hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari rakyat yang akan mengambil keputusan,” tegas Prabowo.

“Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS