Debat Cawapres
Cak Imin: IKN Proyek Ambisius, 1 Persen Saja, Jalan Kalimantan Beres, 3 Persen Bisa Bangun Sekolah
Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebutkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek ambisius.
Penulis: Sara Masroni | Editor: Mursal Ismail
“Saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu, saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN,” kata Gibran.
“Ini gimana ini gak konsisten, dulu dukung sekarang gak dukung karena menjadi wakilnya pak Anies yang mengusung tema perubahan,” tambahnya.
Baca juga: Cak Imin Ingin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Mahfud MD: Apa Bisa dalam 5 Tahun?
Wali Kota Solo yang juga anak sulung Presiden Jokowi itu menyebutkan, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah.
Tetapi juga sebagai simbol pemerataan dan transformasi pembangunan di Indonesia.
“Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tetapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia,” ucap Gibran.
“Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia,” tambahnya.
Mahfud Suruh Gibran Sebutkan Satu Saja Investor ke IKN
Sementara Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD mempertanyakan ke Gibran terkait pernyataannya yang menyebutkan anggaran untuk IKN hanya 20 persen dari APBN, sisanya disokong investor.
Cawapres pasangan Ganjar ini menyebutkan sangat tertarik dengan IKN dan menganggap pembangunan proyek tersebut bagus.
Meski demikian, menurutnya belum ada satu investor pun yang masuk ke IKN, sehingga meminta Gibran sebutkan satu saja.
“Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk,” ucap Mahfud.
“Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk,” tambahnya.
Cawapres Nomor Urut 3 itu menyebutkan, justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu di sana.
“Saya setuju ke depannya agar mengundang investor, IKN harus diteruskan. Tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebenarnya mengundang investor,” kata Mahfud.
“Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan,” tambahnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.