Baru Terserap 12 Persen, Haji Uma Soroti Anggaran PPPK untuk Aceh yang Berpotensi Silpa

Selayaknya anggaran yang sudah disediakan pemerintah pusat ini, bisa mengakomodir pegawai honor untuk naik status menjadi PPPK.

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Alokasi anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aceh mencapai lebih Rp 900 miliar pada tahun 2023. 

Mirisnya, anggaran ini terancam Silpa karena hingga pekan kedua Desember 2023 baru terserap 12 persen.

Potensi Silpa ini menjadi sorotan Anggota DPD RI, Sudirman atau Haji Uma.

Padahal, karena seharusnya anggaran ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Selayaknya anggaran yang sudah disediakan pemerintah pusat ini, bisa mengakomodir pegawai honor untuk naik status menjadi PPPK.

“Anggarannya ada, dan tidak bisa dibilang kecil. Harusnya masing-masing pemerintah daerah memaksimalkan anggaran ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Haji Uma, Kamis (28/12/2023).

Haji Uma sempat berkunjung ke Aceh Tamiang, untuk memastikan formasi perekrutan PPPK di daerah ini pada Sabtu (24/12/2023) lalu. 

Menurutnya, kondisi perekrutan PPPK di Aceh Tamiang tidak berbeda dengan daerah lain.

“Laporannya sama, salah satunya masih banyak pegawai honor yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak mendapat tempat pada formasi PPPK,” ungkap Haji Uma.

Baca juga: 11 PPPK 2022 Hasil Optimalisasi Kemenag Nagan Raya Terima SK, Ini Pesan Kakankemenag

Wakil I Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI ini menyayangkan, langkah pemerintah daerah yang terkesan tidak memaksimalkan anggaran itu untuk menaikkan status tenaga kontrak.

 “Karena tahun depan belum tentu ada anggarannya, mengingat kita sedang fokus Pemilu,” ujarnya.

Padahal kata dia, rekrutmen PPPK ini bagian dari upaya pemerintah pusat memerangi stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi. 

Tiga item ini merupakan program prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.