Pj Bupati Pidie Paparkan 10 Aspek dan Indikator di Kemendagri Terkait Evaluasi Kinerja Kepala Daerah

Dalam rapat tersebut, Pj Bupati memaparkan 10 Aspek dan Indikator di Kabupaten Pidie, yang pertama Aspek Inflasi.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi bersama Sekda dan sejumlah pejabat Pidie lainnya menghadiri pertemuan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas Pj Kepala Daerah di Kemendagri, Rabu (24/1/2024)/

Selain Sekda Drs Samsul Azhari, turut juga hadir antara lain Kepala BPKK Teuku Hendra Hidayat Yoga. S.STP, Kepala Bappeda H Isnaidi MSi.

Kegiatan yang meliputi Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tersebut berlangsung di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24/01/2024).

Hal ini disampaikan Kabag Prokopim Setdakab Pidie, Teuku Iqbal SSTP MSi.

Dalam rapat tersebut, Pj Bupati memaparkan 10 Aspek dan Indikator di Kabupaten Pidie, yang pertama Aspek Inflasi.

Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten Non IHK. Inflasi Kabupaten Pidie mengacu pada inflasi Penghitungan IHK terdekat, yaitu Kota Banda Aceh.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pidie yaitu dengan komoditas utama penyumbang IPH bulan Januari 2024 adalah, Cabai Merah, Gula Pasir dan Susu Bubuk.

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi yaitu menjaga langkah pengendalian inflasi daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.

Selanjutnya, Aspek kedua yaitu Stunting. Jumlah balita yang mengalami Stunting saat ini yaitu 2.516 Jiwa atau 7, 2 persen. Upaya yang akan dilakukan dalam penurunan stunting antara lain metode PROMOTIF, yaitu dengan meningkatkan upaya Promotif pada masyarakat di Gampong- gampong dengan metode Kunjungan Aktif.

Kemudian Advokasi, yaitu meningkatkan upaya Advokasi Lintas Program dan Lintas Sektor baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Gampong.

Dan Sinergi, yaitu meningkatkan upaya sinergitas kegiatan penurunan stunting antar Dinas dan Badan. Dan INOVATIF, yaitu dengan cara meningkatkan upaya kegiatan Inovatif pada Dinas dan Badan dalam penurunan Kasus Stunting.

Sementara itu, juga disampaikan Aspek BUMD. Terdapat satu BUMD yang tidak sehat, yaitu PDAM Tirta Mon Krueng Baro. Kendala yang dihadapi adalah debit air sumur intake menyusut (berkurang), terutama bila tiba kemarau panjang, dalam Kurun Waktu setiap dua tahun sekali.

Juga sistem manajemen belum sepenuhnya menunjukkan Open Manajemen, dimana penerimaan tagihan rekening air masih tergolong kecil dibanding pendapatan, atau 1 berbanding 1,5.

Keempat, yaitu Aspek Layanan Publik, dimana jumlah layanan publik yang sudah ada SOP, layanan cepat, transparan, dan adil, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu sebanyak 305 produk layanan, terdapat di tujuh perangkat daerah.