VIDEO Kompilasi DUA SISI Jokowi, KONTRAS soal Netralitas dan Keberpihakan Dulu dan Sekarang

SERAMBINEWS.COM - Presiden Jokowi sempat beberapa kali menyebut terkait dengan netralitas terhadap Pemilu 2024.

Namun pernyataan terbaru orang nomer satu di Indonesia itu belakangan jadi polemik dan mengundang banyak kritik.

Pasalnya Jokowi menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye.

Pernyataan tersebut berbanding 180 derajat dengan himbauan-himbauan Jokowi sebelumnya.

Berikut kompilasi 'dua sisi' Presiden Jokowi yang telah dirangkum Tribunnews, beda dulu dan sekarang;

Pertama, Presiden sempat meminta kepada Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak di Pemilu 2024.

Pernyataan ini Presiden sampaikan di hadapan ratusan Pj kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).

Kedua, RI 1 ini juga sempat meminta TNI-Polri hingga ASN agar netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi Boleh Memihak-Kampanye, Guru Besar USK: Sudah Langgar Sumpah

Hal itu diungkapkan oleh Jokowi seusai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Ketiga, Jokowi sempat menegaskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Netral.

Jokowi menyampaikan perihal tersebut saat Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 pada Sabtu (30/12/2023).

Namun terbaru, dalam kesempatan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (21/1/2024) lalu, Presiden Jokowi justru menyatakan bahwa setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye dan memihak.

Tentu saja pernyataan Jokowi ini, mengundang kontroversi tak hanya di kalangan pengamat politik, namun juga di kalangan khalayak masyarakat.(*)

Narator: Suhiya Zahrati

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dalam Pilpres, Terkuak Aturan Aslinya, Ini Isinya