Desak Anies dan Tabrak Prof Mahfud Bikin Kampanye dan Standar Presiden Makin Tinggi

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman berpendapat, program Desak Anies dan Tabrak Prof milik Mahfud MD membuat kampanye dan standar menjadi presiden semakin tinggi.

Hal itu diungkapkannya dalam program Serambi Spotlight bersama News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Senin (29/1/2024).

Pengamat kebijakan publik itu mengapresiasi beberapa calon yang akan bertanding di Pilpres mendatang, mereka dinilai melakukan sejumlah terobosan saat berkampanye.

Dia mencontohkan program Desak Anies dan Tabrak Prof milik Mahfud MD yang sudah berjalan selama ini.

"Saya pikir ke depan standar presiden kita semakin tinggi gara-gara Anies, jadi orang kalau mau jadi presiden, mampu gak seperti dia bertemu dengan masyarakat dan sebagainya," kata Nasrul.

"Kayak Prof Mahfud misalkan, Tabrak Prof itu luar biasa juga. Sesuatu pendekatan yang berbeda, keren ini. Kita dari rumah bisa melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh para capres ini," tambahnya.

Menurut Nasrul, sepanjang terselenggaranya Pilpres di Indonesia, baru kali ini masyarakat dipertontonkan dengan atmosfer pencapresan yang membuka wawasan.

"Oh sebenarnya bernegara itu seperti ini, definisi kekuasaan, apa fungsi presiden terbuka semua. Kita tercerdaskan dengan pola kampanye seperti ini," tambahnya.

Baca juga: KIP Larang Warga Bawa Hp ke Dalam Bilik Suara Saat Pencoblosan

Baca juga: Repnas Aceh Berharap Jokowi Bisa Ikut Kampanye untuk Prabowo-Gibran

Larangan Bawa HP ke Bilik Suara Tekan Politik Uang

Sementara di kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik itu juga menilai, larangan membawa handphone (HP) ke bilik suara saat Pemilu 2024 sangat positif dalam menekan praktik politik uang.

Menurutnya, aturan ini mendapat sambutan dari civil society mengingat politik uang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh sebagian politisi atau para calon yang akan bertanding di Pemilu mendatang.

"Cara sederhana tetapi mengurangi potensi konflik antar masyarakat, dan antar masyarakat dengan calegnya," kata Nasrul.

Pengamat kebijakan publik itu berpandangan, dengan adanya larangan membawa HP ke bilik suara akan mengurangi tekanan atau upaya dari calon tertentu yang berusaha menyetir pemilih.