Jangan Buat Masyarakat Apatis terhadap Pemilu

LEMBAGA Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) menyo-rot dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Dalam catatan kritisnya, MaTA mendesak Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh agar serius menin-daklanjuti dugaan kecurangan tersebut.

“Potensi kecurangan pemilu di Aceh Utara dan Aceh Ti-mur sudah menjadi atensi publik dan ini perlu perhatian serius dari Panwaslih dan KIP,” kata Koordinator MaTA, Alfian, sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (27/2/2024).

Jika kita cermati, MaTA dalam pernyataannya itu se-benarnya ingin menyampaikan tentang betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslih pada Pemilu kali ini. Di media massa juga sangat jarang Panwaslih berbica-ra tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Padahal kita semua tahu bahwa pelanggaran dan ke-curangan yang terjadi sangatlah massif, dimulai sebelum hari pencoblosan, saat pencoblosan, dan mencapai pun-caknya setelah hari pencoblosan atau ketika proses re-kapitulasi suara berlangsung.

Salah satunya adalah money politic atau politik uang. Praktik ini cukup marak terjadi di hampir semua daerah di Aceh dan ironisnya lagi dilakukan secara terang-terangan.

Kota Banda Aceh yang diketahui sebagai sarangnya para pemilih cerdas, juga tak luput dari praktik kotor tersebut. Satu suara dihargai 100.000 hingga Rp 150.000. Ada juga yang menawarkan harga paket Rp 300.000 sampai Rp 350.000 untuk suara DPRK, DPRA, dan DPR RI.

Begitu pencoblosan selesai, bukan berarti ‘permainan’ juga usai. Sebaliknya, ‘permainan’ perebutan suara justru semakin panas. Hanya saja perebutan itu tidak lagi terja-di di level pemilih, tetapi di level penyelenggara di tingkat desa hingga kecamatan.

Inilah yang sebenarnya terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur dan mungkin di ba-nyak kabupaten/kota lainnya. Semua kecurangan itu se-perti dibiarkan sampai kemudian ada pihak yang protes. Karena itu, tak berlebihan rasanya ketika ada pihak yang menyebutkan bahwa kecurangan yang terjadi di Aceh ada-lah kecurangan berjamaah.

Sebenarnya, praktik-praktik seperti inilah yang membuat publik menjadi apatis terhadap sebuah proses demokra-si. Masyarakat menjadi tidak peduli dan cenderung trans-aksional. Memilih bukan karena hati nurani, tetapi kare-na uang.

Oleh sebab itu, kita sangat sepakat dengan MaTA. Per-lu atensi khusus dan keseriusan dari Panwaslih dalam me-nindaklanjuti setiap dugaan kecurangan Pemilu yang ter-jadi. Agar kepercayaan publik meningkat dan kemudian bersama-sama mengawal demokrasi dan mengawasi seti-ap pelanggaran yang terjadi.

POJOK

PA kuasai 10 DPRK
Ya, doain saja suara di Sirekap tak berubah lagi

Listrik dan BBM batal naik
Asyik, dapat makan siang dan susu gratis juga

Bahas makan siang dan susu gratis, Golkar bela Jokowi
Ya jelas dong. Kan nggak mungkin bela Anies