Balmon Aceh Sosialialisasi Denda untuk Pelanggaran Spektrum

Dengan adanya, sosialisasi sanksi denda administratif dalam pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi ini, diharapkan akan munculnya ketertiban pengguna.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas II Banda Aceh menggelar sosialisasi sanksi administratif pada pelanggaran spektrum, Selasa (5/3/2024) di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh sejumlah lembaga/badan/usaha yang menggunakan spektrum frekuensi radio di Aceh.

Dengan adanya, sosialisasi sanksi denda administratif dalam pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi ini, diharapkan akan munculnya ketertiban pengguna.

Kepala Balmon Kelas II Banda Aceh, Luthfi kepada Serambi kemarin menyampaikan, sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya denda administratif yang timbul oleh lahirnya undang-undang cipta kerja.

“Karena dalam UU Cipta Kerja lebih mengutamakan sanksi denda administratif dibandingkan sanksi pidana. Nah di sini lah kita infokan dan semua peserta merupakan pengguna, baik yang sudah ISR maupun yang tidak menggunakan lagi,”ujar Luthfi.

Dalam sosialisasi tersebut, narasumber yaitu dari Direktorat Operasi SDPPi yang berhubungan dengan perizinan, Direktorat Pengendalian SDPPI yang berkaitan dengan pengawasan, dan Direktorat Standarisasi SDPPI yang berkaitan dengan perangkat.

Katanya, sanksi yang diberikan di lapangan ada tiga tahapan, mulai teguran tertulis, denda administratif, dan terakhir tindakan polisional.

Katanya, denda admnistratif dalam aturan itu berhubungan dengan denda uang yang akan menjadi pemasukan PNBP ke negara.

“Bahkan nanti denda nya akan lebih besar dari nilai perizinan,” ujar Luthfi.

Baca juga: Balmon Aceh Sosialisasi Frekuensi Regulasi Radio, Akan Tertibkan Frekuensi Ilegal

Luthfi mengungkapkan, selama ini pelanggaran yang sering ditemui adalah tidak sesuai parameter teknis, misalnya koordinat bergeser dari titik yang diajukan saat perizinan.

“Misalnya, awalnya ada di Blang Bintang lalu bergeser ke Banda Aceh, nah itu sudah melanggar, dan dalam aturannya kesesuaian koordinat hanya di bawah 20 meter,” ujarnya.

Selanjutnya, bandwidth melebar dari semula.

Lalu power, hingga tinggi antena yang tidak sesuai.