Golkar Aceh Kirim Nama Bakal Calon Kepala Daerah Potensial ke DPP

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPD I Partai Golkar Aceh sudah mengirim nama-nama bakal calon kepala daerah yang akan maju lewat partai tersebut ke DPP. Sejumlah nama itu ada yang berasal dari kader, ada juga non kader.

Demikian disampaikan Ketua Penjaringan Kepala Daerah Tingkat Provinsi Aceh, Syukri Rahmat saat dikonfrimasi Serambinews.com di Banda Aceh pada Sabtu (6/4/2024) malam.

“Nama-nama dari eksternal partai yang kita kirim itu adalah mereka yang berpotensi maju pada Pilkada. Namun, kita belum melakukan survei terhadap mereka, baru identifikasi,” ujar Syukri.

Ia menyatakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan bakal calon dari seluruh Indonesia pada Sabtu (6/4/2024).

“Dari Aceh memang tidak semua diundang dan juga yang diundang tidak semua bisa hadir karena keterbatasan tiket pesawat,” ungkapnya.

Bagi calon yang serius mengikuti penjaringan Partai Golkar, nantinya harus membuat permohonan dan mengisi biodata. “Tidak ada pemungutan biaya untuk proses pencalonan ini,” tegas Syukri.

Bakal calon nantinya juga akan disurvei sebanyak dua kali yaitu di bulan Mei dan Juni/Juli 2024. Selain survei, bakal calon juga harus mempresentasikan visi dan misi di Kantor Partai Golkar Aceh.

Selanjutnya, tim penjaringan provinsi akan membahas bersama dengan tim penjaringan kabupaten/kota untuk menetapkan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah.

“Setelah ditetapkan maka DPD I akan mengirimkan minimal 3 nama dan maksimal 5 nama ke DPP untuk dibahas bersama oleh tim seleksi tingkat pusat bersama dengan DPD I Partai Golkar Aceh sebelum DPP menetapkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ujarnya.

“Tentunya keputusan ini juga berpedoman kepada hasil survei, disamping indikator lainnya sesuai dengan petunjuk pelaksana atau juklak DPP Partai Golkar Nomor 3 tahun 2020 tentang Pilkada,” tambah Syukri.

Pada Pilkada mendatang, Syukri mengatakan, Partai Golkar akan dan perlu membangun koalisi dengan partai lain untuk mengusung calon kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Salah satu langkah untuk menetapkan calon yang akan diusung adalah menggunakan mekanisme survei oleh lembaga survei yang kredibel.(*)