Bustami Sampaikan LKPJ Gubernur Aceh

Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp 412,889 miliar lebih. Sehingga pembiayaan neto direncanakan Rp 1,252 triliun lebih, realisasinya Rp 1,254 triliun lebih atau 100,21 persen. Bustami Hamzah, Pj Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (22/4/2024). Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRA, Zulfadli serta dihadiri para anggota dewan dan unsur Forkopimda.

Pj Gubernur Bustami Hamzah mengawali penyampaian LKPJ dengan menjelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan data un-audited, di samping tugas pembantuan.

Ia memaparkan, pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp 10,36 triliun lebih, realisasinya Rp 10,5 triliun lebih atau 101,29 persen. Belanja Aceh direncanakan Rp 11,62 triliun lebih, realisasinya Rp 11,35 rupiah lebih atau 97,7 persen.

Sementara penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 realisasinya Rp 1,30 triliun lebih. "Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp 412,889 miliar lebih. Sehingga pembiayaan neto direncanakan Rp 1,252 triliun lebih, realisasinya Rp 1,254 triliun lebih atau 100,21 % ," kata Bustami.

Keempat, Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf direncanakan Rp 92 miliar lebih dan terhimpun Rp 89,62 miliar lebih atau 97,42 persen. Serta telah disalurkan sebesar Rp 165,48 miliar  lebih kepada 8 senif yang berhak menerimanya.

Kelima, Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat memperoleh 11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh 7 SKPA dengan total anggaran sebesar  Rp 150,46 miliar  lebih, realisasinya Rp 149,11 miliar lebih atau 99,1 persen.

Pj Gubernur juga menyampaikan, pelaksanaan urusan Pemerintahan Aceh tahun 2023 terdiri atas 6 urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh 55 SKPA.

Berikutnya juga disampaikan gambaran kondisi Aceh secara makro berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah, BPS dan Kementerian, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, Inflasi Aceh Tahun 2022 sebesar 5,89 persen dan telah berhasil ditekan menjadi 1,53 persen di tahun 2023. Penurunan inflasi ini disebut tidak lepas dari usaha kita bersama, diantaranya melalui pelaksanaan operasi pasar murah, pemberian bantuan transportasi dari APBA, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta gerakan penanaman bahan pangan.

Dijelaskan, dalam upaya pengendalian inflasi dilaksanakan koordinasi rutin dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, melakukan kerja sama antar daerah, menurunkan pengeluaran masyarakat miskin, serta pemantauan langsung dan pelaporan harga 9 bahan pokok.

Kedua, persentase penduduk miskin di Aceh dari 14,75 persen tahun 2022 menjadi 14,45 persen tahun 2023. Selanjutnya Angka Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 sebesar 2,95 persen, turun menjadi 1,83 persen per Tahun 2023. Ketiga, pada bulan Desember 2023 Angka Stunting berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) sebesar 21.400 balita, mengalami penurunan sebanyak 6.549 balita, dibandingkan bulan Oktober 2023 yang berjumlah 27.949 balita.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,23 persen meningkat dari tahun 2022 sebesar 4,21 % . Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, adalah perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.(mun)

Tahun Lalu, 6 Juta Wisatawan Kunjungi Aceh

Pj Gubernur juga menguraikan, kondisi ekonomi Aceh Tahun 2023 berdasarkan Quartal to Quartal sebesar 0,45 persen, Year on Year sebesar 5,04 persen dan Costumer to Costumer sebesar 5,05 persen. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain, meningkatkan investasi dengan mendatangkan investor baik dari luar maupun dalam negeri.

Kata Bustami, Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terealisasi sebesar Rp 12,57 triliun  lebih, terdiri atas PMA 3,68 triliun rupiah lebih dan PMDN Rp 8,89 triliun rupiah lebih.