Golkar Terima Pendaftaran Nazaruddin Sebagai Balon Bupati Pidie, Semua Akan Disurvei Poltracking

Dikatakan, sebenarnya jauh-jauh hari DPD II Golkar Pidie menjaring cakada-wacakada atau cabup-cawabup sesuai perintah DPD I Golkar Aceh.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dewan Pimpinan Daerah atau DPD II Partai Golkar Pidie menerima berkas pendaftaran DR H Nazaruddin SH MH, sebagai Balon Bupati Pidie, di Kantor DPP I Golkar Pidie, Senin (13/5/2024).

DR Nazaruddin saat menyerahkan berkas turut didampingi pendukungnya, yang diterima Ketua Penjaringan Cakada dan Wacakada, H Sofyan Ali Basyah.

"Hari ini, kita menerima berkas pendaftaran DR Nazaruddin SH MH. Sosok calon yang mendaftar itu akan disurvei badan poltracking," kata Ketua DPD II Partai Golkar Pidie, Teuku Saifullah TS SE, kepada Serambinews.com, Senin (13/5/2024).

Dikatakan, sebenarnya jauh-jauh hari DPD II Golkar Pidie menjaring cakada-wacakada atau cabup-cawabup sesuai perintah DPD I Golkar Aceh.

Lima hasil penjaringan adalah Dr Nazaruddin SH MH, Jamaluddin Abdullah, Jamaluddin ST MM, Ramatullah dan Teuku Saifullah TS SE.

Untuk Wacakada Abdurrahman Puteh, Mulyadi Yacob SPd MPd, Bukhari Taher SPd MPd, Hj Nurlalila SAg MSi dan Idhami SSos MSi. 

Baca juga: DPW PPP Aceh Buka Penjaringan Balon Kepala Daerah, Pendaftaran Dibuka Hingga 30 Mei 2024

Menurutnya, sesuai juklak bahwa cakada dan wacakada wajib ikut survei yang dilakukan badan poltracking tiga kali.

Di mana survei pertama dilakukan April-Mei 2024. Kemudian, survei kedua Mei-Juni dan survei ketiga Juni-Juli 2024. 

"Untuk biaya survei sebesar Rp 450 juta dibayar bersama cakada. Kita tidak memungut mahar dari cakada dan cawakada," jelasnya.

Kata T Saifullah, tiga Balon Bupati Pidie Nazaruddin, Rahmatullah dan Jamaluddin yang bersedia mengikuti hasil survei. Hasil survei itu nantinya akan diusung partai menjadi cakada dan wacakada. 

"Golkar Pidie tidak boleh mengusung cakada dan wacakada, mengingat Golkar memperoleh empat kursi di DPRK Pidie. Sebab, untuk mengusung cakada dan wacakada harus enam kursi," ungkapnya.

Akan tetapi, sebutnya, DPD II Golkar Pidie akan memutuskan dalam rapat pleno, untuk memfasilitasi dengan cakada dan wacakada yang berkoalisi dengan partai lain. 

Baca juga: Silaturahmi ke Meulaboh, Ketum Golkar Aceh Semangati Kader untuk Kesiapan Usung Kepala Daerah

"Kita tidak melakukan intervensi cakada-wacakada terhadap komitmen yang disepakati dengan partai koalisi," pungkasnya. (*)