Aceh Lobi Pusat Minta Tambah Anggaran PON Rp 671 Miliar

Kita mengusulkan kekurangannya, yaitu kegiatan peralatan pertandingan, kegiatan pelaksanaan pertandingan, kegiatan open seremoni, dan kegiatan kekurangan lainnya yang dibutuhkan. Bustami Hamzah, Penjabat Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah bersama Ketua DPRA Zulfadhli melobi pemerintah pusat untuk meminta tambahan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Bustami dan rombongan melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, di kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). Dalam pertemuan tersebut, Bustami Hamzah meminta pemerintah pusat melalui Kemenpora untuk menambah anggaran guna kelancaran pelaksanaan event nasional itu. Disebut-sebut Aceh mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 671 miliar untuk kelancaran pelaksanaan PON.

Pertemuan yang digelar di kantor Kemenpora ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sehari sebelumnya, yakni Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang difasilitasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menpora Dito Ariotedjo menyambut baik pada usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Dito kemudian meminta Deputi IV-nya untuk menindaklanjuti serta bisa berkoordinasi dengan Sumatera Utara, karena event yang akan digelar pada September 2024 nanti merupakan PON bersama. "Kekurangan ini juga nanti akan kita disampaikan ke Menko PMK untuk persetujuan melalui Bapak Presiden," katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan beberapa usulan kekurangan demi kelancaran penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 nanti. "Kita mengusulkan kekurangannya, yaitu kegiatan peralatan pertandingan, kegiatan pelaksanaan pertandingan, kegiatan open seremoni, dan kegiatan kekurangan lainnya yang dibutuhkan," kata Bustami.

Bustami juga menyampaikan terima kasih atas respons baik yang diberikan Menpora demi kelancaran event empat tahunan ini di Aceh dan Sumatera Utara nantinya. Begitu juga Ketua DPRA Zulfadli, memberikan dorongan serta dukungan agar PON XXI ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan.

Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur Aceh ikut didampingi Ketua DPRA Zulfadli, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra, Kadispora Aceh M Nasir Syamaun, Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh Restu Andi Surya, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Akkar Arafat.

Biaya untuk pelaksanaan PON Aceh-Sumut memang tidak sedikit. Pemerintah Aceh sendiri sudah menganggarkan di APBA 2024 hingga lebih dari Rp 500 miliar. Pemerintah pusat juga sudah ikut sharing untuk kelancaran pelaksanaan event nasional itu. Akan tetapi, jumlahnya dinilai masih kurang. “Masih kurang ratusan miliar rupiah,” kata seorang pejabat yang ikut langsung dalam rapat-rapat PON yang digelar pemerintah Aceh, kepada Serambi, Rabu malam.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan  www.kompas.id, Pemerintah Aceh dilaporkan berencana mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp 671 miliar. Anggaran tersebut diperlukan untuk pengadaan alat pertandingan, biaya perangkat pertandingan, dan upacara pembukaan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh M Nasir Syamaun, Selasa (23/4/2024), menuturkan, saat ini, persiapan PON XXI di Aceh sedang berjalan. Pembangunan gelanggang pertandingan terus dikebut. Persiapan lain, seperti promosi, perangkat pertandingan, dan rencana upacara pembukaan, terus dirampungkan. Perincian kebutuhan biaya Rp 671 miliar tersebut, antara lain untuk pengadaan alat pertandingan sebesar Rp 184,507 miliar, biaya perangkat pertandingan Rp 75 miliar, dan kebutuhan lainnya.(sak/kompas.id)

Tanggung Setengah Biaya Akomodasi Atlet

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut, anggaran akomodasi atlet PON akan diberlakukan sistem berbagi atau sharing cost antar-pemerintah daerah (pemda).

"Untuk memenuhi beberapa yang masih tersisa yaitu kebutuhan anggaran akomodasi dan akan dilakukan sharing cost sebesar 50 persen untuk pemda penyelenggara dan 50 persen pemda yang mengirim peserta PON. Jadi ini tadi arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri, ini catatan penting," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Menko Muhadjir menyampaikan pembagian anggaran 50-50 tersebut sudah termasuk biaya pembagian akomodasi atlet, sedangkan untuk penambahan anggaran lain-lain atau tambahan, akan dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Penambahan anggaran untuk peralatan pertandingan, opening ceremony, dan closing ceremony akan dialokasikan melalui alokasi belanja tambahan BA BUN yang nanti sudah diusulkan melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan akan diproses dari Kementerian Keuangan," ujar Menko Muhadjir.