Delapan Pj Hadiri Raker dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Wahyudi Paparkan Sejarah Pidie

Pj Bupati Pidie lebih jauh menguraikan, bahwa ada pernyataan menarik, terkait keberadaan Provinsi Aceh dan Pidie dalam konteks ke-Indonesiaan.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Delapan Pejabat atau Pj ikut rapat kerja atau raker dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (20/5/2024), di ruang kerja Komisi II DPR RI. 

Raker tersebut membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU untuk delapan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  

Delapan kabupaten/kota itu adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie dan Aceh Besar.

Berikutnya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Timur,  Aceh Barat, Aceh Utara dan Aceh Selatan.

Raker tersebut berisi tentang upaya menampung aspirasi dan masukan terhadap RUU di masing-masing daerah yang hadir. 

Di mana setiap kepala daerah menyampaikan paparan terhadap potensi daerah dan profil daerah hingga sejarah daerah.

"Berbicara Aceh, bukan hanya kekayaan alamnya, melainkan kekayaan khasanah sejarahnya, yang memberikan sumbangsih bagi pembangunan karakter bangsa Indonesia," kata Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi, secara khusus kepada Serambinews.com, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, Aceh memberikan konstribusi besar, khususnya Kabupaten Pidie di dalamnya ikut andil membangun Indonesia.  

Pj Bupati Pidie lebih jauh menguraikan, bahwa ada pernyataan menarik, terkait keberadaan Provinsi Aceh dan Pidie dalam konteks ke-Indonesiaan.

"Pernyataan itu kerapkali kami dengar, di mana untuk mempelajari Indonesia, maka pertama kali harus belajar kepada Aceh. 

Namun, jika akan belajar tentang Aceh terhadap sejarahnya, maka harus belajarlah sejarah Pidie lebih dahulu," kata Wahyudi.

Baca juga: Said Mulyadi-Saiful Anwar Mendaftar Ke Demokrat Pidie Jaya

Ia mengungkapkan, secara detail pentingnya klausul nilai sejarah, bahwa Pidie diperkirakan telah ada sejak abad ke-14, dalam  bentuk kerajaan Pedir. 

Saat itu, Pidie memiliki sumbangan dalam penyebaran agama Islam, setelah menguasai Kerajaan Samudra Pasai.