Kasus Kematian Warga Lokop Aceh Timur, Anggota DPR TA Khalid Desak Penyelidikan Secara Transparan

Laporan Maulidi | Aceh Timur
SERAMBINEWS.COM, IDI - Anggota DPR RI asal Aceh, Ir H TA Khalid, MM meminta jangan ada rekayasa dalam kematian salah satu warga Lokop Serbajadi, Aceh Timur.

“Kita harus memastikan tidak ada rekayasa dan manipulasi dalam insiden tragis ini. Saya mendesak aparat keamanan untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan terbuka karena ini adalah masalah kemanusiaan,” kata TA Khalid dalam wawancaranya dengan Serambinews.com, Selasa (21/5/2024).

Ia menegaskan bahwa jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, termasuk keterlibatan korban dalam kasus narkoba, proses hukum yang sah harus diikuti tanpa pengecualian.

Tetapi, tukasnya, tidak melanggar aturan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Sebagai negara yang berlandaskan hukum, kita harus menegakkan keadilan melalui prosedur hukum yang berlaku. Tidak boleh ada rekayasa fakta atau pelanggaran Hak Asasi Manusia,” imbuhnya.

TA Khalid mengungkapkan kecurigaannya terhadap kemungkinan adanya manipulasi dalam kematian korban yang terjadi setelah pengejaran pada Sabtu (18/5/2024) dini hari.

Di mana korban dan seorang rekannya diduga membawa ganja melewati Kompi Lokop di tikungan Lengkok Dusun Cane, Desa Rampah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur.

Dia juga menyatakan keprihatinannya atas kurangnya informasi resmi mengenai penangkapan tersebut.

Kejadian ini baru terungkap ke publik setelah keluarga korban menyatakan keinginan untuk melaporkan kasus itu ke Polres Aceh Timur pada Senin, 20 Mei 2024.

Keluarga korban yang dipimpin oleh sang ayah Salat Ibrahim, telah menyuarakan keberatan mereka terhadap klaim pihak TNI bahwa korban terjatuh dari jembatan selama pengejaran.

Mereka menunjukkan luka memar pada mata, pipi, dan dada korban, yang mereka duga sebagai akibat dari kekerasan.

Ia juga menyerukan penyelesaian kasus ini dengan cara yang terbuka dan menyeluruh, sehingga keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya.

“Saya mendesak DenPOM, Panglima TNI, dan kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab di depan hukum,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI ini.(*)