MPA Aceh Timur Usul Perbub Pelajaran Bahasa Aceh dan Arab Melayu di Sekolah

Maulidi Alfata I Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Aceh Timur, mengusul peraturan bupati (Perbub) terkait pelajaran muatan lokal Aceh seperti Arab Melayu dan Bahasa Aceh di sekolah-sekolah dalam Kabupaten Aceh Timur.

Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD), tentang kedudukan muatan lokal dalam kurikulum merdeka dan implementasi di Kabupaten Aceh Timur, Selasa (21/5/2024).

Ketua MPA Aceh Timur Tgk Alauddin, dalam diskusinya menerangkan perlunya pelajaran muatan lokal seperti bahasa Aceh diterapkan di sekolah-sekolah SD/MI sampai SMA/MA.

"Kita ingin membuat Bahasa Aceh ini tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang, maka perlu adanya penerapan ke dalam kurikulum merdeka bahwa Bahasa Aceh itu merupakan pelajaran yang harus ada di sekolah kita," tuturnya.

Baca juga: Bahasa Aceh Memang harus Kita Selamatkan

Ia melanjutkan, selama ini penerangan bahasa Aceh dan muatan lokal memang sudah ada di sekolah-sekolah, namun tidak ada peraturannya, pelajaran itu hanya integrasi atau gabungan kurikulum merdeka.

Maka saat ini perlu adanya peraturan untuk muatan lokal Aceh dalam pendidikan di sekolah-sekolah.

Agar tercapainya harapan itu, MPA mengajak mitra kerja dari kalangan pejabat instansi lintas sektor dan individu-individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Timur agar ikut mencari solusi melalui FGD.

“Peserta FGD berjumlah 20 orang terdiri dari tokoh, praktisi pendidikan, pejabat dari instansi terkait, para kepala sekolah dan pengawas pendidikan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Aceh Timur, Saiful Basri, memaparkan bahwa pentingnya muatan lokal untuk tidak hilangnya indetitas sebagai orang Aceh.

"Ini merupakan indetitas kita, sebagai masyarakat Aceh, jadi baik itu Bahasa Aceh atau muatan lokal lainnya yang bersifat keacehan, harus dimasukkan dalam pelajaran yang diterapkan di sekolah, hingga kita imbangi bagaimana implementasi dengan kurikulum merdeka ini," paparnya.

Diskusi itu dihadiri oleh Forkimpida Aceh Timur antara lain Ketua DPRK Fattah Fikri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saiful Basri, Kepala Kantor Kemenag Salamina dan Kasat Binmas Polres AKP Muhammad Daud.

Para pejabat lainnya yang ikut berpartisipasi adalah, Kepala Bappeda Kahal Fajri, Kabag Hukum Muchsin Muchtar, dan Kepala BKPSDM Teuku Didi Farisya.

Sementara dari praktisi pendidikan yang turut hadir Sekretaris Cabang Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, para Koordinator Pengawas (korwa), Koordinator Wilayah (Korwil), dan kepala sekolah.

Sementara dari tokoh masyarakat, hadir Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur Teungku Abdul Manaf.(*)