Krisis Anggaran, Pesantren Al-Mujaddid Sabang Terancam Tutup dan Kembalikan Pengelolaan ke Pemko

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Pesantren Terpadu Al-Mujaddid Kota Sabang terancam menghentikan seluruh aktivitas pendidikan mulai Senin, (8/12/2025), akibat krisis keuangan berkepanjangan yang tidak kunjung terselesaikan.

Pengurus menyatakan penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Ketua Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mujaddid, Ust. Irsalullah Yusuf, S.Th.I, mengatakan persoalan ini merupakan puncak dari masalah pendanaan empat tahun terakhir yang tidak mendapatkan solusi dari Pemerintah Kota Sabang.

“Ini bukan masalah baru. Ini puncak dari persoalan empat tahun yang tak pernah diselesaikan,” ujarnya kepada Serambinews.com, Minggu (7/12/2025).

Ust. Irsalullah menjelaskan bahwa Pesantren Terpadu Al-Mujaddid adalah aset penuh Pemerintah Kota Sabang.

Setelah sempat dikelola langsung oleh Pemko pada 2003–2005 namun tidak berjalan baik, pengelolaan dialihkan kepada swasta yakni Ikatan Alumni Gontor Aceh melalui MoU pada 3 Februari 2006.

Dalam kesepakatan itu, Pemko Sabang menyatakan kesiapan memberi biaya operasional secukupnya dan melakukan audit bila diperlukan.

“Dalam MoU itu, pesantren siap diaudit kapan saja karena menerima biaya operasional dari Pemko. Itu salah satu poin dasar kami mengelola pesantren sejak 2006,” jelasnya.

Namun, sejak 2022, dana operasional yang semestinya ditanggung pemerintah terus mengalami penurunan drastis. Pada 2022, pesantren terpaksa menutupi kekurangan sebesar Rp650 juta. Pada 2023, defisit meningkat hingga Rp1,1 miliar. Tahun ini kondisi semakin berat karena alokasi anggaran kembali berkurang dari Rp1,1 miliar menjadi Rp720 juta jauh dari kebutuhan operasional.

“Normalnya kebutuhan setahun itu Rp1,7 miliar. Di angka Rp1,3 miliar kami masih bisa bertahan. Tapi di bawah itu kami benar-benar tidak sanggup lagi,” tegasnya.

Menurut Ust. Irsalullah, pihaknya berusaha menutup kekurangan dana melalui unit usaha internal pesantren yang dikenal sebagai Khizanatullah, namun seluruh aset cadangan kini telah habis.

Sempat beredar harapan setelah SPM pencairan dana perubahan ditandatangani, namun realisasi gagal karena tidak terinput dalam sistem keuangan daerah.

“Kemarin sudah ada kabar gembira melalui dana perubahan. SPM sudah tanda tangan, tapi ternyata dananya tidak di-entry ke sistem SIPD. Berarti kami merasa diprank,” tegasnya.

Dengan kondisi keuangan yang tidak lagi memungkinkan, pengurus memutuskan menyerahkan kembali pengelolaan kepada Pemko Sabang sebagai pemilik sah lembaga tersebut.

Baca juga: Tantang Medan Berbahaya, Polisi Udara Baharkam Polri Droping Bantuan ke Aceh Tamiang