Distanpang Catat 16.020 Petani Pidie tak Bisa Beli Pupuk Bersubsidi, Begini Penjelasannya

" Saya telah membuat RDKK, tapi nama saya tidak keluar. Sehingga saya tidak bisa membeli pupuk bersubsidi," kata Abdul Gani (58)

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Dinas Pertanian dan Pangan atau Distanpang Pidie mencatat 16.020 petani di Pidie tidak memiliki akses untuk membeli pupuk bersubsidi pemerintah. 

Sehingga petani harus membeli pupuk0 non subsidi, guna menyuburkan tanaman padi pada masa tanam musim gadu tahun 2024.

Distanpang Pidie beralasan, penyebab petani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi, lantaran nama petani tidak masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK.

" Saya telah membuat RDKK, tapi nama saya tidak keluar. Sehingga saya tidak bisa membeli pupuk bersubsidi," kata Abdul Gani (58) seorang petani di Kecamatan Glumpang Baro, kepada Serambinews.com, Kamis (23/5/2024).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah SP, kepada Serambinews.com, Kamis (23/5/2024) menyebutkan, pupuk bersubsidi yang dijatahkan Pemerintah Pusat untuk petani di Pidie telah cukup. Sehingga petani tidak susah lagi membeli pupuk bersubsidi. 

Namun, kata Hasballah, yang terjadi kendala bagi petani adalah mekanismes penebusan pupuk subsidi yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

Menurutnya, mekanisme penebusan pupuk subsidi tahun 2024, yang dilakukan petani lewat aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan dan iPubers. Untuk penebusan pupuk lewat aplikasi Rekan harus menggunakan kartu tani digital atau KTD. 

Sementara sistem penebusan pupuk lewat aplikasi iPubers dilakukan dengan sistem membawa KTP kepada kios pengecer. Sehingga petugas kios memindahkan NIK dalam aplikasi untuk memudahkan penebusan pupuk. 

Kata Hasballah, sistem penebusan lewat aplikasi menggunakan KTD,  ternyata 16.020 petani Pidie tidak bisa mengakses penembusan pupuk bersubsidi pemerintah. Total petani Pidie yang terdaftar dalam RDKK mencapai 59.931 orang. 

" Data petani berjumlah 16.020 tidak bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi diketahui dari BSI Pusat. Sistem penebusan pupuk bersubsidi itu dibawah tanggungjawab Pemerintah Pusat," jelasnya. 

Kata Hasballah, ia berharap kepada bank untuk bisa mengurangi jumlah petani yang tidak bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sebab, yang bisa mengurangi adalah bank. Penggunaan pupuk untuk tanaman padi akan meningkat pada Mei hingga Juni 2024. 

Menurutnya, jatah pupuk diberikan untuk petani Pidie tahun 2024, untuk pupuk urea 8.369 ton dan NPK-Phonska 8.369 ton.

Kuota pupuk diberikan berdasarkan SK pertama yang diterbitkan Menteri Pertanian RI. 

Saat ini, realisasi pupuk urea 3.107 ton dan NPK-Phonska 1.957,5 ton. Artinya sisa pupuk diperkirakan akan tidak habis digunakan petani. (*)