Urgensi Transformasi Ekonomi Bagi Aceh

Dr Mahpud Sujai, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

PEREKONOMIAN global dan regional yang penuh ketidakpastian saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah. Kondisi politik global yang belum stabil, diperparah dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China dan Uni Eropa menyebabkan transmisi negatif terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari berbagai indikator makroekonomi yang relatif stagnan seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah hingga tingkat inflasi.

Salah satu dampak pelemahan ekonomi global yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional adalah pelemahan harga komoditas global. Perekonomian Aceh yang juga sangat tergantung dengan komoditas primer seperti pertanian, perkebunan dan perikanan tentu saja sangat terkena imbasnya.

Selain dari harga komoditas, ekonomi Aceh juga sangat tergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat. Sehingga ketika perekonomian nasional melambat, tentu saja memberikan tekanan yang cukup berat bagi perekonomian Aceh. Hal ini dikarenakan perekonomian Aceh masih sangat mengandalkan komponen belanja pemerintah dibandingkan dengan komponen pembentuk perekonomian yang lain.

Belanja pemerintah Aceh secara proporsi termasuk cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lain seperti konsumsi masyarakat, investasi maupun kegiatan ekspor impor. Kondisi ini tentu saja bukan merupakan kondisi ideal, dimana anggaran pemerintah sebaiknya hanya menjadi katalisator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan bukan sebagai kontributor perekonomian utama.

Pertumbuhan ekonomi melambat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, hingga akhir triwulan I tahun 2024, ekonomi Aceh berhasil tumbuh sebesar 4,82 persen atau masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,11 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan proporsi terhadap PDRB Aceh sebesar 31,65 persen atau meningkat jika dibandingkan tahun 2023 lalu dengan proporsi sebesar 30,71 persen. Proporsi sektor pertanian ini sangat besar jika dibandingkan proporsi sektor pertanian nasional yang hanya mencapai sekitar 12 persen.

Sementara itu, sektor manufaktur atau industri pengolahan di Aceh bahkan tidak masuk ke dalam 5 besar sektor pembentuk perekonomian di Aceh dan hanya berkontribusi sekitar 4,84 persen dari perekonomian Aceh. Kondisi ini jauh lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor manufaktur atau industri pengolahan secara nasional yang saat ini berkontribusi sekitar 18 persen dari perekonomian. Kondisi ini tentu saja menunjukan bahwa perekonomian Aceh masih belum berkembang dari perekonomian sektor primer yang berdaya saing rendah.

Berdasarkan teori ekonomi, kemajuan ekonomi suatu wilayah akan bertransformasi dari sektor dasar seperti pertanian, menuju sektor manufaktur dan kemudian sektor jasa. Jika Aceh terus menerus mengandalkan sektor pertanian, maka perekonomian Aceh akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
Sektor pertanian merupakan sektor dasar yang memiliki nilai tambah yang cukup rendah jika dibandingkan dengan sektor lain misalnya manufaktur. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak akan meningkat signifikan jika tidak dilakukan terobosan kebijakan oleh pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian Aceh.

Sehingga untuk mendorong produktivitas perekonomian Aceh, perlu diambil suatu terobosan kebijakan (extraordinary policy) yang berbeda dengan business as usual. Salah satu terobosan kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah (value added) atas produk-produk dasar yang dihasilkan oleh Aceh.

Aceh memiliki potensi produk pertanian dan perikanan yang sangat besar seperti kopi, kelapa, sawit, karet hingga hewan ternak dan hasil perikanan. Potensi produk primer tersebut dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui kebijakan hilirisasi sektor primer. Hal ini sebetulnya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan tersebut terbukti telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah lain seperti Sulawesi dan Maluku Utara yang tumbuh di atas 7 persen sebagai akibat dari kebijakan hilirisasi.

Hilirisasi produk primer tersebut terutama dilakukan dengan mengolah produk hasil sumber daya alam Aceh sehingga menghasilkan nilai tambah lebih tinggi misalnya industri makanan dan minuman, industri kosmetik hingga industri pengolahan daging dan ikan. Sebagai contoh, kopi Aceh yang sudah sangat mendunia tentu saja akan meningkat nilainya ketika sudah diolah menjadi minuman kaleng, parfum atau produk olahan lainnya. Hilirisasi SDA selain dapat meningkatkan nilai tambah produk, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk tersebut, tentu saja diperlukan berbagai dukungan kebijakan untuk mengakselerasi proses hilirisasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan volume investasi baik domestik maupun asing. Menarik investasi masuk ke suatu wilayah bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu berbagai upaya dan kebijakan yang komprehensif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Perbaikan iklim investasi