Aceh, Rusia, dan Tentara Bayaran: Muhammad Rio vs Hans Christoffel

Oleh Ahmad Humama Hamid*) 

DALAM sejarah peperangan, tentara bayaran selalu menjadi fenomena yang kompleks. 

Ia berada di persimpangan antara loyalitas dan uang, antara profesionalisme dan pengkhianatan, antara keberanian individual dan risiko kolektif bagi sebuah negara. 

Dalam literatur sejarah dan politik, tentara bayaran kerap disebut sebagai “mercenary”, sebuah istilah yang sejak awal mengandung ambiguitas moral. 

Mereka bukan tentara negara, bukan pula pejuang ideologis, melainkan prajurit yang loyalitasnya ditentukan oleh kontrak dan bayaran.

Baca juga: Greenland Dibahas dengan NATO, Trump Tarik Ancaman Perang Dagang

Mercenary: Pedang Bermata Dua 

Praktik “mercenary” bukanlah produk zaman modern. 

Akar sejarahnya dapat ditelusuri hingga peradaban kuno. 

Di Mesir Kuno, terutama pada masa Dinasti ke-18 dan ke-19, para Firaun merekrut prajurit asing dari Nubia dan Libya untuk memperkuat pasukan kerajaan. 

Mereka digunakan dalam ekspedisi militer jarak jauh dan operasi penaklukan. 

Loyalitas para prajurit ini dijaga melalui upah, jarahan, dan status sosial, bukan ikatan kebangsaan. 

Mesir memahami bahwa profesionalisme militer dapat dibeli, tetapi juga menyadari risiko ketika kesetiaan ditentukan oleh materi.

Contoh lain muncul dari Kekaisaran Persia Akhemeniyah. 

Persia secara sistematis memanfaatkan “mercenary” Yunani, yang dikenal disiplin dan terlatih, untuk menghadapi berbagai konflik regional. 

Pasukan bayaran ini menjadi kekuatan penting dalam mesin perang Persia, tetapi sekaligus membawa dilema strategis. 

Loyalitas mereka rapuh, mudah berpindah jika tawaran yang lebih besar datang dari pihak lawan.