Aceh Selatan
Cegah Permainan Harga TBS, Apkasindo Aceh akan Laporkan Pabrik Kelapa Sawit Nakal ke KPPU
"Ini solusi untuk mengantisipasi bermain gelap-gelapan perusahaan nakal, pabrik-pabrik kelapa sawit yang diduga telah melakukan permufakatan...
Penulis: Ilhami Syahputra | Editor: Eddy Fitriadi
Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan
SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Wakil Ketua Bidang Hukum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, T Darma Putra bakal melaporkan pabrik kelapa sawit nakal ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia.
Hal itu untuk mengantisipasi mempermainkan harga tandan buah segar atau TBS sawit oleh perusahaan di Aceh.
"Ini solusi untuk mengantisipasi bermain gelap-gelapan perusahaan nakal, pabrik-pabrik kelapa sawit yang diduga telah melakukan permufakatan yang merugikan petani, kita akan minta DPD-DPD melaporkannya ke KPPU," kata T. Darma Putra dalam keterangannya di Tapaktuan, Senin (1/7/2024).
Menurutnya, laporan ke KPPU itu memiliki alasan yang jelas dan kuat, pasalnya saat penetapan harga, pihak perusahaan atau pabrik kelapa sawit, petani, serta pemerintah dalam hal ini dinas terkait ikut menyepakati harga ketetapan.
"Artinya semua pihak setuju, namun prakteknya tidak demikian, jadi ketika harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu, bukan harga sepihak," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata T Darma, tren harga minyak mentah kelapa sawit crude palm oil (CPO) saat ini mendekati Rp.13 ribu per kilogram. Sedangkan harga TBS sawit di tingkat petani pada beberapa kabupaten hanya berkisar pada harga Rp 1.800 per kilogram.
"Kita menduga hal ini akibat adanya persaingan usaha yang tidak sehat, harga CPO lagi tinggi kok harga TBS-nya murah. Ada apa ini," tanyanya.
Di sisi lain, T Darma juga mengapresiasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang meminta invoice pembelian TBS sawit kepada perusahaan, mirisnya hanya sekitar 50 persen perusahaan yang menaatinya.
"Kami berharap para pengusaha di bidang perkelapasawitan tunduk dan patuh terhadap pemerintah daerah, jangan nakal, jangan merasa perusahaan besar, punya duit banyak, bisa ngatur-ngatur semua. Ini sama saja melecehkan petani," pungkas Darma.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.