4 Fraksi Tolak LPj APBK 2023

“Dalam temuan BPK tahun anggaran 2023, kami menemukan adanya dana yang tidak disetorkan oleh bendahara penerimaan BPKD dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.” Nasruddin, Ketua Fraksi PAN DPRK Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Empat fraksi di DPRK Aceh Barat menolak laporan pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat tahun 2023. Adapun keempat fraksi tersebut yaitu Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PA, dan Fraksi Golkar.

Penyampaian penolakan terhadap rancangan qanun (raqan) LPj APBK Aceh Barat tahun 2023 disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung dewan setempat pada Rabu (3/7/2024).

Fraksi Fraksi Pedes menjadi satu-satunya fraksi yang menerima LPj APBK 2023 yang disampaikan oleh Mawardi Basyah.

Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan fraksi-fraksi adalah hak politik dari masing-masing fraksi. "Kami menghargai pendapat dan evaluasi dari setiap fraksi terkait dengan penolakan hasil LPj APBK tahun 2023," katanya.

Samsi Barmi menyatakan bahwa tidak ada konsekwensi apapun penolakan tersebut, namun tetap menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan ke depan. Hasil rapat paripurna itu, nantinya akan disampaikan ke Gubernur Aceh.  

Ketua Fraksi PAN, Nasruddin menyampaikan alasan penolakannya dalam rapat paripurna tersebut. Ia menyorot beberapa permasalahan yang dinilai belum terselesaikan di Kabupaten Aceh Barat.

Seperti adanya dugaan overlap (tumpang tindih) dalam pengalokasian anggaran dan indikasi penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

"Dalam temuan BPK tahun anggaran 2023, kami menemukan adanya dana yang tidak disetorkan oleh bendahara penerimaan BPKD dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi," ungkap Nasruddin.

Ia juga menyoroti temuan lain terkait biaya makanan dan minuman tamu di sekretariat daerah yang dinilai mengindikasikan penyelewengan. Sementara Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi belum memberikan tanggapan terkait penolakan empat fraksi.(sb)