Fakta Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Tekan Polusi Udara, untuk Hemat Anggaran & Dana Gizi

SERAMBINEWS.COM - Berikut fakta-fakta rencana pembatasan pembelian BBM subsidi.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

Hal tersebut menuai berbagai respons.

Berikut adalah fakta rencana pembatasan pembelian BBM, dihimpun dari Kompas.com.

Tepat Sasaran dan Hemat Anggaran

Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, Luhut menyatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan mekanisme untuk mengurangi subsidi bagi orang yang tidak berhak menerimanya."Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar dari target.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Kembangkan Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Bioetanol, yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik seperti tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi, memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan bensin.

"Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," ungkapnya.

Tekan Polusi Udara

Hal ini diyakini akan mengurangi polusi udara dan menekan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang pada akhirnya menghemat anggaran negara hingga Rp 38 triliun untuk biaya kesehatan.