Fakta Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Tekan Polusi Udara, untuk Hemat Anggaran & Dana Gizi

Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Editor: Amirullah
SERAMBI/HENDRI
Suasana salah satu SPBU kosong BBM di Banda Aceh, Selasa (16/5/2023). 

"Ini sekarang lagi proses dikerjakan Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, kita bisa mengemat lagi (anggaran negara)," kata Luhut.

Erick Thohir: Penghematan Dana untuk Gizi Ibu dan Anak

Menteri BUMN, Erick Thohir, mendukung kebijakan pembatasan BBM subsidi dan berharap revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 segera selesai.

Erick menyatakan bahwa penghematan dana dari pengetatan pembelian BBM subsidi bisa dialihkan untuk program pengembangan sumber daya manusia, termasuk asupan gizi untuk ibu dan anak serta program perbaikan pendidikan dan kesehatan.

"Kami sedang menunggu (revisi) Perpres 191. Jangan sampai BBM (subsidi) ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya saat ditemui kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Artinya apa? Asupan gizi, program-program perbaikan daripada pendidikan, kesehatan ibu dan anak, ini harus menjadi bagian prioritas ke depan kalau bangsa kita tidak mau kalah dengan bangsa lain," ucap Erick.

"Pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting," imbuh dia.

Momen Pembatasan BBM Subsidi Dinilai Tidak Tepat

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan pembatasan BBM subsidi saat ini kurang tepat karena bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Yusuf mengkhawatirkan dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelas menengah yang kemungkinan besar tidak akan mendapat kompensasi bantuan sosial.

Kebijakan ini bisa membuat masyarakat kelas menengah menahan belanja sekunder dan tersier, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Yusuf juga menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan kebijakan ini, mengingat pemerintah telah meningkatkan defisit APBN tahun ini dari 2,29 persen menjadi 2,7 persen.

Dengan adanya berbagai pandangan mengenai kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)


Artikel ini telah tayang di Tribunnewsiki.com

Baca juga: Media Israel Akui Kehebatan Hizbullah yang Rilis Hoopoe Part 2: Wilayah Israel Mulai Tak Aman

Baca juga: Siap-siap! Pemerintah Akan Batasi Pasokan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024

Sumber: TribunnewsWiki
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved