Tolak Wajib Militer Israel, Rabi ke Murid Sekolah Yahudi: Jangan ke Kantor atau Jawab Telepon IDF

"Sama seperti seorang pelayan yang tidak berkompromi dengan tuan tanah, kami juga tidak akan berkompromi dengan Taurat," sambungnya.

Baca juga: Hampir Tiap Hari Militer Israel Tewas di Tangan Hamas saat Menjajah Gaza Palestina

Banyak orang Yahudi ultra-Ortodoks meyakini, wajib militer tidak sesuai dengan cara hidup mereka dan takut yang mendaftar akan disekulerkan.

Aksi protes tersebut, salah satu dari banyak aksi protes dalam beberapa bulan terakhir.

Hal ini muncul sebagai respons terhadap putusan penting Pengadilan Tinggi minggu lalu yang memerintahkan militer untuk mulai merekrut pria ultra-Ortodoks dan menghentikan pendanaan untuk yeshiva yang tidak mematuhi perintah tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi ini berarti bahwa setelah puluhan tahun kontroversi dan perselisihan politik dan sosial mengenai masalah ini, kini ada kewajiban hukum bagi pemuda Haredi untuk bergabung dengan sebagian besar rekan-rekan mereka di Israel dan bertugas di militer.

Anggota Parlemen Senior Keceplosan, Pemerintahan Israel Tak akan Berumur Panjang

Sementara pada kesempatan lain, diberitakan sebelumnya kalau anggota parlemen senior Israel, Moshe Gafni mengisyaratkan pemerintahan negaranya tidak akan berumur panjang.

Anggota parlemen dari United Torah Judaism atau koalisi Haredi Ashkenazi yang menolak zionisme dan pertikaian itu menyampaikannya langsung di Komite Keuangan (Banggar) Knesset, Senin (8/7/2024).

Awalnya dalam rapat itu, Moshe menanggapi Anggota Knesset (Parlemen Israel) Partai Yesh Atid, Naor Shiri mengenai alasan sekolah-sekolah di Kota Alma wilayah utara tidak diperkuat oleh pemerintah.

"Kekuatannya lemah," tuding Moshe terhadap pemerintahan Israel dilansir dari Times of Israel, Selasa siang.

Hal itu kemudian langsung dibalas oleh anggota parlemen dari partai politik Zionis liberal berhaluan tengah di Israel.

"Jika kamu lemah, rumah ini bisa dibubarkan," balas Shiri.

Pernyataan itu membuat Gafni keceplosan, "ke sanalah tujuan kita."

Komentar Gafni kemudian ia tarik kembali, pernyataan itu muncul hanya lima minggu setelah ia mengancam akan meninggalkan jabatannya sebagai ketua komite yang berpengaruh atas perselisihan mengenai pendanaan pendidikan ultra-Ortodoks.

Pernyataan itu tampaknya menjadi tanda keraguan terbaru di antara anggota koalisi garis keras Netanyahu bahwa mereka dapat terus menjaga persatuan pemerintah.