Israel Khawatir Peristiwa 7 Oktober Terulang, Hampir Tiap Hari Hizbullah Bombardir Wilayah Utara

SERAMBINEWS.COM - Hampir setiap hari kelompok pejuang Islam Hizbullah dari Lebanon membombardir wilayah utara Israel.

Laporan Times of Israel menyebutkan, serangan rutin yang dilakukan Hizbullah ini memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik besar-besaran di wilayah utara.

Diketahui peristiwa 7 Oktober 2023 lalu menewaskan sekitar 1.200 orang Israel dalam serangan tiba-tiba yang dilakukan Hamas saat festival musik Supernova di Gurun Negev, dekat Kibbutz Re'im.

Sementara pada Kamis (11/7/2024) kemarin, seorang pria berusia 30-an terluka dan dalam keadaan kritis akibat hantaman pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak di dekat Kibbutz Kabri di Galilea Barat, Israel.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan, beberapa pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Israel dari Lebanon menghantam wilayah Galilea Barat.

Sementara yang lainnya ditembak jatuh oleh pertahanan udara.

Baca juga: Kehabisan Pasukan, Menhan Israel Paksa Rekrut Murid ultra-Ortodoks Bulan Depan walau Ditentang Rabi

Baca juga: Bikin Meradang! Pengakuan Militer Israel, Tembak Warga Palestina Sekadar Hilangkan Bosan

Siaran berita televisi menayangkan rekaman sebuah rumah dan dua mobil yang juga rusak akibat serangan di Kabri.

Mobil tersebut belum dievakuasi di tengah serangan lintas perbatasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan oleh kelompok Hizbullah.

Seorang warga kibbutz utara, Kenny mengatakan kepada Channel 12, ia baru saja mulai berkendara ke selatan bersama istrinya ketika sirene peringatan berbunyi.

Mereka menepi dan bergegas berlindung di dalam rumah mereka, dan beberapa saat kemudian melihat kendaraan mereka hancur oleh hantaman langsung.

"Kami mendengar sirene, banyak sekali sirene, tiga atau empat kali tembakan, yang jarang terjadi di Kabri. Kami memutuskan untuk berhenti," kata Kenny.

"Saya mematikan mobil dan kami langsung berlari ke dalam rumah. Dalam semenit terdengar ledakan besar dan kami dapat melihat dari rumah bahwa mobil hancur. Itu ledakan besar," tambahnya.

Baca juga: Hizbullah Kirim Kado 200 Roket 20 Drone Isi Bom dari Lebanon, Militer Israel Berpangkat Mayor Tewas

Pasangan itu mengatakan bagian depan rumah mereka juga rusak akibat serangan pesawat tak berawak tersebut.

Peristiwa ini terjadi sekitar satu jam setelah beberapa pesawat tak berawak yang diduga ditembak jatuh oleh pertahanan udara di atas Galilea Atas.

Sirene berbunyi di seluruh Israel utara sepanjang pagi itu yang memperingatkan adanya tembakan dari Lebanon.

Anggota Parlemen Senior Keceplosan, Pemerintahan Israel Tak akan Berumur Panjang

Sementara pada kesempatan lain, diberitakan sebelumnya kalau anggota parlemen senior Israel, Moshe Gafni mengisyaratkan pemerintahan negaranya tidak akan berumur panjang.

Anggota parlemen dari United Torah Judaism atau koalisi Haredi Ashkenazi yang menolak zionisme dan pertikaian itu menyampaikannya langsung di Komite Keuangan (Banggar) Knesset, Senin (8/7/2024).

Awalnya dalam rapat itu, Moshe menanggapi Anggota Knesset (Parlemen Israel) Partai Yesh Atid, Naor Shiri mengenai alasan sekolah-sekolah di Kota Alma wilayah utara tidak diperkuat oleh pemerintah.

"Kekuatannya lemah," tuding Moshe terhadap pemerintahan Israel dilansir dari Times of Israel, Selasa siang.

Hal itu kemudian langsung dibalas oleh anggota parlemen dari partai politik Zionis liberal berhaluan tengah di Israel.

"Jika kamu lemah, rumah ini bisa dibubarkan," balas Shiri.

Pernyataan itu membuat Gafni keceplosan, "ke sanalah tujuan kita."

Komentar Gafni kemudian ia tarik kembali, pernyataan itu muncul hanya lima minggu setelah ia mengancam akan meninggalkan jabatannya sebagai ketua komite yang berpengaruh atas perselisihan mengenai pendanaan pendidikan ultra-Ortodoks.

Pernyataan itu tampaknya menjadi tanda keraguan terbaru di antara anggota koalisi garis keras Netanyahu bahwa mereka dapat terus menjaga persatuan pemerintah.

Netanyahu Terang-terangan Ingin Dirikan Pemerintah Sipil di Gaza

Sementara diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu secara terang-terangan menyampaikan ingin mendirikan pemerintah sipil di Gaza pasca-perang tanpa melibatkan Otoritas Palestina (PA).

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam beberapa minggu terakhir secara pribadi telah menarik kembali penentangannya terhadap keterlibatan individu-individu yang terkait dengan Otoritas Palestina dalam mengelola Gaza setelah perang melawan Hamas.

Hal ini sebagaimana disampaikan tiga pejabat yang mengetahui masalah tersebut kepada The Times of Israel, dilansir pada Selasa (2/7/2024).

Perkembangan ini terjadi setelah kantor Netanyahu selama berbulan-bulan mengarahkan lembaga keamanan untuk tidak memasukkan otoritas Palestina dalam rencana apa pun untuk pengelolaan Gaza pasca-perang.

Dua pejabat Israel itu mengatakan, perintah tersebut secara signifikan menghambat upaya untuk menyusun proposal realistis pasca-perang yang dikenal sebagai "hari setelahnya."

Secara terbuka, Netanyahu terus menolak gagasan kekuasaan otoritas Palestina atas Jalur Gaza.

Dalam wawancara yang dimuat Channel 14 minggu lalu, perdana menteri Israel itu tidak akan mengizinkan negara Palestina didirikan di wilayah pesisir tersebut.

"Tidak siap untuk memberikan [Gaza] kepada PA," ucap Netanyahu.

Sebaliknya, dia mengatakan kepada jaringan sayap kanan bahwa ia ingin mendirikan pemerintahan sipil di Gaza.

“Pemerintahan sipil, jika memungkinkan dengan warga Palestina setempat dan mudah-mudahan dengan dukungan dari negara-negara di kawasan tersebut,” ucap Netanyahu.

Namun secara pribadi, para pembantu utama Netanyahu menyimpulkan, individu-individu yang memiliki hubungan dengan PA adalah satu-satunya pilihan yang layak bagi Israel jika ingin mengandalkan warga Palestina setempat untuk mengelola urusan sipil di Gaza pasca-perang.

Hal itu sebagaimana dikonfirmasi dua pejabat Israel dan satu pejabat AS selama seminggu terakhir.

“Warga Palestina Lokal adalah kode untuk individu yang berafiliasi dengan PA,” kata seorang pejabat keamanan Israel.

Dua pejabat Israel menjelaskan, individu yang dimaksud adalah warga Gaza yang digaji oleh PA yang mengelola urusan sipil di Jalur Gaza hingga Hamas mengambil alih kekuasaan pada 2007, dan sekarang sedang diselidiki oleh Israel.

Pejabat Israel lainnya mengatakan kantor Netanyahu mulai membedakan antara pimpinan PA yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dengan pegawai Otoritas Palestina tingkat bawah yang merupakan bagian dari lembaga yang sudah ada di Gaza untuk urusan administratif.

Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dianggap belum secara terbuka mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS