Audiensi Dengan Kepala BKKBN, Para Keuchik Curhat Soal Dana Stunting

Dokter Hasto mengatakan di Aceh Utara terdapat 2.556 kader. "Tiap bulan kita kasih uang saku 200 ribu rupiah. Di Kecamatan Syamtalira Bayu terdapat 114 kader yang terdiri dari PKK, ada bidannya juga,” katanya.

Ia juga berpesan kepada para Keuchik untuk memperhatikan sumber air minum yang tidak layak harus diatasi. Juga dengan jamban yang kurang standar, dibmana masih banyak terjadi di Aceh Utara. “Kami punya data 'by name by address'. Nanti dapat diminta data ini untuk percepatan penurunan stunting."

Pada 2023, jumlah pernikahan di Aceh Utara 4.219 pasangan. Namun yang memeriksakan kesehatan sebelum menikah hanya 1.442. Hasilnya 23 persen mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 21 persen mengalami anemia. "Artinya, kalau terlalu kurus berpotensi melahirkan anak stunting,” ujar dokter Hasto.

Baca juga: Gerak Cepat Sinergisitas Program Stunting, Kaper BKKBN Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda

Selain itu, ia juga mengampanyekan pencegahan usia kawin yang terlalu muda, yang juga bisa memicu munculnya kasus stunting baru.

Menanggapi persoalan anggaran yang dikemukakan oleh para Keuchik, dokter Hasto mengatakan bahwa memang tidak terdapat anggaran DAK Fisik untuk Kabupaten Aceh Utara. “Karena tidak semua kabupaten mendapat anggaran untuk membangun fisik. Ini pertimbangan dari BAPPENAS. Kalau besok mau minta juga kita usulkan. Anggaran fisik biasanya untuk membeli sepeda motor, membangun Balai Penyuluh, yang ada hubungannya dengan BKKBN,” paparnya.

“Anggaran DAK Non Fisik inilah yang digunakan untuk membiayai kader, di desa sehingga tidak mengganggu Dana Desa. Di Aceh Utara, DAK Non Fisik ada 14 milyar rupiah, sampai hari ini baru diserap sekitar 6 milyar. Waktunya tinggal lima bulan tapi sisanya masih cukup banyak,” jelas dokter Hasto.

Sebelumnya, dana tersebut dikelola Perwakilan BKKBN Provinsi. Namun sejak dokter Hasto menjabat, dana tersebut dialihkan ke kabupaten. “Yang terakhir Kemenkes memberi uang untuk beli makanan, ditransfer ke puskesmas yang ada di Aceh Utara, lalu dibagi ke puskesmas-puskesmas sebanyak 6,038 milyar. Ini khusus bisa untuk pelatihan kader tingkat kabupaten/kota, 996 juta uangnya."

"Kemudian untuk PMT ibu hamil 1,3 milyar, untuk beli makan lokal balita 3,6 milyar. Di 2024 anggarannya 6,5 milyar. Ini saya kira cukup besar untuk diserap dengan baik,” ujar dokter Hasto menjelaskan.

Perihal kondisi stunting di Aceh, terdapat penurunan angka prevalensi stunting dari tahun 2022 sebesar 31,2 persen (SSGI 2022) turun pada tahun 2023 menjadi 29,4 persen (SKI 2023). Untuk Kabupaten Aceh Utara sendiri, juga mengalami penurunan dari 38,3 persen menjadi 25,2 persen di tahun 2023. Jumlah ini diharapkan dapat menurun lagi dengan target 22,61 persen di 2024 ini. (*)