19 Tahun Damai Aceh
19 Tahun MoU Helsinki, Aktivis Desak Pemerintah Aceh Fokus Bangun Perekonomian dan Infrastruktur
Menurutnya sejak ditandatanganinya perjanjian MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh telah menikmati masa damai yang sebelumnya tidak pernah terbayan
Penulis: Dede Rosadi | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil
SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pemerintah Aceh, didesak fokus perhatikan pembangunan perekonomian dan pembangunan infrastruktur.
Terutama pembangunan di daerah terpencil seperti Kabupaten Aceh Singkil.
Desakan itu disampaikan aktivis muda Aceh Singkil, Ahmad Fadli Lauser Melayu, dalam momentum peringatan 19 tahun MoU Helsinki, Kamis (15/8/2024).
Menurutnya sejak ditandatanganinya perjanjian MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh telah menikmati masa damai yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan setelah puluhan tahun dilanda konflik.
Namun walau konflik bersenjata telah berakhir masih ada tantangan baru dalam bentuk kebutuhan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang memadai.
"Dalam rangka memperingati 19 tahun MoU kami mendesak pemerintah Aceh untuk lebih serius memperhatikan perekonomian masyarakat dan pembangunan infrastruktur di wilayah Aceh Singkil," kata Fadli.
Baca juga: Tahun Politik, Prof Yusny Saby: Kalau Damai, Semua Jadi Pemenang! Andai Konflik Semua akan Kalah
Menurutnya tanpa dukungan ekonomi yang kuat, perdamaian yang sudah dicapai akan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang.
Sebab masyarakat yang masih bergulat dengan kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi bisa menjadi lebih rentan terhadap konflik sosial.
Terkait hal itu, ia menekankan pentingnya program-program yang dapat meningkatkan perekonomian lokal.
Antara lain pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, serta pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Selain perekonomian, infrastruktur harus menjadi fokus utama.
Terutama kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang masih belum memadai, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Aceh Singkil.
Pembangunan infrastruktur sebutnya tidak hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi membuka akses pasar dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Dengan peringatan 19 tahun perdamaian, Pemerintah Aceh dapat lebih serius dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat," tukasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.