Opini

Merekam Situasi Genting di Indonesia dan Aceh 17 Hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Mewakili tokoh tua Ahmad Soebardjo menemui aktivis muda melakukan soft power approach sehingga menghasilkan kesepakatan win-win solution. Aktivis muda

Editor: Ansari Hasyim
Tangkap Layar Youtube SERAMBINEWS
Ketua Umum ISAD Periode Pertama, Tgk. M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SHI., MH 

Oleh; Dr Yusuf Al-Qardhawy MH*)

INDONESIA memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 M bertepatan 9 Ramadan 1364 H. Namun tidak banyak yang membahas mengenai kondisi dan situasi geopolitik di Indonesia 17 hari menjelang proklamasi kemerdekaan. Pada 7 Agustus sejak didirikan 29 Maret 1945 BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai Radjiman Wedyodiningrat dibubarkan dan digantikan dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Sebelum dibubarkan, BPUPKI telah bersidang sebanyak dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas mengenai dasar dan bentuk negara. Sidang kedua dilaksanakan dari 10 – 17 Juli membahas rancangan undang-undang dasar, batas wilayah, dan kewarganegaraan serta hal-hal lain terkait ekonomi bangsa. 

Baca juga: Ini Sejarah Monumen Tugu Proklamasi Singkil

Para pendiri bangsa (founding fathers) sepakat deklarasi kemerdekaan akan dilaksanakan 24 Agustus 1945 sesuai janji Jepang pada 9 September 1944, tetapi karena terjadi debatable antar kaum elitis republik ini, akhirnya proklamasi dilakukan tujuh hari sebelum 24 Agustus 1945.  

Terhitung 1 Agustus 1945 hingga menjelang proklamasi, situasi dan kondisi geopolitik Indonesia tidak kondusif. Tokoh muda dengan ”senior” belum ada konsensus antar-mereka. Pada saat itu, tentara Jepang masih menguasai sentra-sentra strategis di negeri ini, kendati mereka sedang mengalami ambiguitas harapan karena beberapa wilayah okupasinya sudah direbut oleh Amerika Serikat sebagai pimpinan pasukan Sekutu. 

Malaysia, Singapura, Myanmar, Manila (Pilipina), Brunei Darussalam, dan hampir semua kawasan di kawasan Pasifik telah direbut pasukan Sekutu setelah berhasil menjatuhkan bom atom jenis bedil (little boy) di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Tiga hari kemudian, menjatuhkan bom atom plutonium jenis implosi (fat man) di atas Nagasaki. 

Korban militer (kombatan) dan sipil dari kedua invasi ini tidak kurang mencapai 200 ribu orang. Dijatuhkannya bom atom di dua tempat ini sebagai konsekuensi tidak kooperatifnya Jepang atas Kesepakatan Potsdam (Potsdam Declaration/PD) yang berlangsung di Jerman pada 26 Juli 1945. Di antara poin penting PD adalah Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. 

Setelah diketahui dua kota basis militer Jepang telah hancur, beberapa aktivis muda seperti Sukarni, Sayuti Melik, Chairul Saleh, Yusuf Kunto, dan beberapa temannya yang lain mendesak agar proklamasi segera diumumkan pada 16 Agustus, jangan sampai menunggu seperti yang dijanjikan Jepang. Tokoh muda ini berasumsi jika proklamasi tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan Jepang, dikhawatirkan muncul persepsi publik dan persepsi dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia hadiah dari Jepang. 

Dengan sikap militansinya, aktivis muda akhirnya ”menculik” Soekarno dan Hatta yang baru saja tiba dari luar negeri dibawa ke Rengasdengklok (masuk wilayah Kabupaten Kerawang, Jawa Barat), bekas markas PETA. Para aktivis muda militan ini meminta kepada Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 16 Agustus, tetapi kejadian ini diketahui oleh tokoh senior pro-kemerdekaan seperti Radjiman Widyoniningrat, Ahmad Soebardjo dan kawan-kawan. 

Mewakili tokoh tua Ahmad Soebardjo menemui aktivis muda melakukan soft power approach sehingga menghasilkan kesepakatan win-win solution. Aktivis muda dan tokoh senior ini sepakat proklamasi dilakukan 17 Agustus 1945 pukul 10.00 wib di Jalan Pengangsaan Timur Nomor 56 Jakarta di rumah pengusaha Yaman (Arab), yaitu Faradj bin Said Awad Martak. 

Tokoh Indonesia Diundang Jepang 

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningra terbang ke Dalat, Vietnam memenuhi undangan Jenderal (Marsekal) Hisaichi Tarauchi, panglima perang Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Ketiga mereka tiba dan bertemu penguasa Jepang ini 12 Agustus. 

Tujuan pemanggilan tokoh kunci Indonesia ini membahas rencana Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia lebih cepat seperti yang pernah dijanjikan pada 9 September 1944 oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso di depan parlemen Jepang. Jepang menggeser kemerdekaan dari tanggal 24 menjadi 18 Agustus 1945. Hal ini dilakukan karena terdesak dengan invasi masif pasukan Sekutu terhadap militer Jepang. 

Kota-kota di Jepang banyak yang sudah hancur, Uni Soviet yang sebelumnya tidak ikut menyerang Jepang, realita empirisnya 8 Agustus 1945 juga menyerang Provinsi Manchuria di Tiongkok yang dikuasai Jepang. Wilayah ini telah dianekasi Jepang sejak tahun 1931. 

Jepang Menyerah 

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved