Penanganan Gangguan Gajah di Pidie, Pemkab Lakukan Penandatanganan NPHB Dengan BKSDA Aceh

Ia mengungkapkan, penandatanganan NPHD yang berisi pemberian tanah Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Balai BKSDA Aceh

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Pemkab Pidie melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh.

Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan Pj Bupati Pidie, Drs Samsul Azhar, di ruang bupati setempat. Senin, (19/8/2024), untuk penanganan gangguan gerombolan gajah liar.

" Terimakasih kepada BKSDA Aceh, terkait perhatiannya kepada Kabupaten Pidie. Permasalahan gajah selama ini masih terus perlu dibenahi karena kerap mengganggu aktivitas masyarakat," kata Pj Bupati Pidie, Samsul Azhar, kepada Serambinews.com, Senin (19/8/2024)

Ia mengungkapkan, penandatanganan NPHD yang berisi pemberian tanah Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Balai BKSDA Aceh, sebagai upaya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pidie dengan BKSDA Aceh.

NPHD itu sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Pidie dalam penanggulangan gangguan satwa liar gajah di Kabupaten Pidie.

" Semoga momen penandatanganan itu dapat mempermudah kerjasama kedepan." ujarnya.

Kata Samsul, penanganan gajah liar yang selama ini mengusik kebun dan padi petani, jika diselami bukan persoalan mudah.

Untuk itu, butuh kesadaran semua pihak dalam penanganan satwa liar gajah. 

" Kita harus berfikir dan berupaya keras bagaimana cara menangani permasalahan satwa dilindungi negara tersebut," pungkasnya. 

Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata., SHut MSc MSi, Senin (19/8/2024) mengungkapkan, apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie atas kolaborasi dan sinergitas yang telah terlaksana dalam menangani dan mengendalikan satwa liar di Pidie.

Dikatakan, hibah yang telah ditandatangani tersebut, tentunya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

" Saya berharap, agar permasalahan satwa liar itu dapat terus ditangani secara bersama-sama, karena pihak BKSDA tidak mungkin dapat menjalankan sendiri upaya penanganan tersebut tanpa bantuan dari Pemkab Pidie," jelasnya. 

Turut hadir, Plt Asisten III Setdakab Pidie, Nasrinah Hanim, SSTP MPA,  Kepala BPKK Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga, SSTP MEcDev dan Kepala Inspektorat Pidie, Mukhlis MSi.

Lalu, Kepala Bidang Aset BPKK Pidie, Dr. Cut Maitriani,MEng., Kabag Pemerintahan Setdakab Pidie, Almanza, SSTP dan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pidie, Murdani ST MT. (*)