Inspektorat Sabang Lakukan Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Inspektorat Kota Sabang melaksanakan pendampingan ke 36 OPD, terkait penyusunan manajemen resiko. Kegiatan ini mulai dilaksanakan dari tanggal 9 September 2024 sampai dengan selesai.

"Dengan adanya pendampingan ini diharapkan seluruh OPD dapat menyusun Manajemen Resiko secara mandiri sehingga berdampak pada peningkatan kinerja masing-masing OPD," kata Inspektur Kota Sabang, Naufal, di Sabang, Selasa (10/9).

Baca juga: Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemko Sabang Raih Penghargaan Insentif Fiskal dari Mendagri Rp 6 Miliar

Lebih lanjut dikatakan, manajemen risiko dimaksudkan agar OPD dapat mengetahui tingkat resiko dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tingkatan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang sudah diperkirakan akan terjadi.

"Dengan tersusunnya register risiko yang memadai, diharapkan pada saat evaluasi SPIP oleh Tim Evaluator BPKP nanti, Level Maturitas SPIP kota Sabang bisa mencapai level 3," ujarnya.

Baca juga: Sepakat Join Kendalikan Inflasi, Pemko Sabang dan Kabupaten Pidie Jalin Kerja Sama

Terkait hal ini, sebelumnya Inspektur Kota Sabang, Naufal juga telah melakukan sosialisasi dengan tajuk "Peningkatan Maturitas SPIP melalui Penguatan Manajemen Risiko" yang dilaksanakan pada tanggal 5 September lalu.

Selaku narasumber, dihadapan para owner risiko dan assesor seluruh OPD, Naufal menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Baca juga: Dinilai Sukses Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemko Sabang Raih Anugerah Serambi Awards 2024

"Hal ini terus diupayakan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan," tambahnya. (*)