Forum LSM Desak Bawaslu hingga Internasional Tingkatkan Pemantauan, Pilkada Aceh Rawan Kekerasan

Syukurnya KIP kemudian mengubah keputusannya setelah mendapat penjelasan dari pusat sehingga akhirnya ada dua pasangan calon kepala daerah yang dinyatakan berhak mengikuti pemiilihan Gubernur Aceh. 

“Caba seandainya KPU tidak cepat turun tangan, bisa-bisa Pilkada Aceh akan penuh dengan perdebatan,” ujar Sudirman Hasan. 

Kinerja KIP Aceh ini semakin memperkuat ancaman bahwa Pilkada Aceh akan banyak menghadapi tantangan. 

Tantangan itu tidak hanya pada penyelenggara dan pengawas, tapi juga kondisi keamanan di lapangan.

Sebelumnya Aceh sempat heboh dengan adanya pelemparan granat oleh dua orang pria tak dikenal di rumah Bustami Hamzah, salah satu calon gubernur yang ikut pada kontestasi Pilkada Aceh. 

Berikutnya ada pula ancaman menggunakan pistol kepada salah seorang tim sukses kepala daerah di Aceh Barat. 

Ke depan Sudirman Hasan khawatir, ancaman kekerasan lainnya berpotensi mengintai pemilih, tim sukses atau kandidat kepala daerah. 

Untuk menghindari hal seperti itu, makanya Sudirman Hasan berharap lembaga nasional dan internasional meningkatkan perhatian untuk Aceh. 

Peran DKPP sangat dibutuhkan sebab ada indikasi menguatnya keraguan publik atas kinerja KIP dan juga Panwaslih Aceh.  

Masalah independen lembaga menjadi pertanyaan karena muncul kecurigaan lembaga itu tunduk kepada kekuasaan tertentu. 

DKPP diharapkan bersikap tegas kepada penyelenggara tersebut. 

“Dengan demikian kita berharap KIP Aceh tidak menghadirkan kebijakan yang akrobatik, yang begitu mudah diubah-ubah hanya karena masalah yang tidak substantif,” tegas Sudirman Hasan. 

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)