Anggota Dewan Baru Harus Tingkatkan Fungsi Pengawasan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengamat Politik sekaligus Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Effendi Hasan, M.A, menekankan agar DPRA bisa menepatkan posisinya sebagai fungsi pengawasan. DPRA harus bisa mengontrol kebijakan pemerintah di lapangan.

"Misalnya ada proyek bermasalah mereka harus panggil eksekutif, tanyakan kenapa itu bisa terjadi, jadi fungsi-fungsi pengawasannya tetap berjalan,"  kata Effendi pada Focus Group Discussion yang digelar oleh KosTum, yang mengangkat tema 'Paska Pelantikan: Legislatif Urus Rakyat Atau Proyek', Senin (7/10/2024).

Selain itu, Effendi juga menyoroti ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif yang kerap terjadi, terutama saat pembahasan anggaran. Diakuinya, situasi ini telah menjadi perhatian tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. 

"Pengalaman-pengalaman yang sudah ada, dan itu menjadi sorotan tidak hanya di lokal tapi juga di nasional, bahwa terjadi tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif, terutama pada saat pembahasan anggaran. Saya pikir contoh ini jangan lagi dipraktekkan," kata Effendi.

Effendi menyebutkan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan, seharusnya eksekutif dan legislatif membangun komunikasi yang baik, karena keduanya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Ia mengingatkan bahwa baik eksekutif maupun legislatif harus memahami peran mereka sebagai bagian dari trias politica dalam sistem demokrasi.

"Dengan membangun harmonisasi di antara eksekutif dan legislatif, mereka akan mampu membangun Aceh yang lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Warga 2 Desa di Nagan Raya Sudah Setahun Pakai Rakit Guna Menyeberang, Usulan Pemkab belum Direspon

Baca juga: Diduga Mark Up dan Fiktif, Kejati Usut Dugaan Korupsi di Balai Guru Penggerak Aceh Tahun 2022-2023

Baca juga: Perjalanan Karir Politik Teuku Riefky Harsya, dari Relawan SBY hingga jadi Anggota DPR RI 5 Periode

Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Asisten Sekda Aceh, Dr. Iskandar AP  menilai bahwa selama ini sinergi pemerintah Aceh dan DPRA sudah cukup baik. 

Hal itu  bisa dilihat dari beberapa penyelesaian pekerjaan bersama, seperti pembahasan anggaran 2025 telah dilakukan. Kemudian anggaran perubahan juga sedang berproses, serta pelantikan DPRA berjalan tepat waktu dan lancar. 

"Sinergi dan kolaborasi untuk membangun antara pemerintah dan DPRA sejauh ini bagus dan baik," sebutnya.(*)