Menggagas Aceh Dialogue

Oleh: Fahmi M. Nasir*)

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024, pada bulan September lalu merupakan salah satu kesempatan untuk menguji kemampuan Aceh menyelenggarakan acara besar berskala nasional.

Hajatan besar itu telah pun berakhir dengan baik walaupun sebenarnya banyak sisi penyelenggaraan yang bisa dioptimalkan lagi. 

Kita berharap pemangku kepentingan di Aceh telah melakukan evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi ketika menjadi tuan rumah acara olahraga empat tahunan ini.

Sisi-sisi baik yang ditunjukkan selama menjadi tuan rumah itu tentu akan membawa dampak positif jangka panjang bagi Aceh.

Menjadi tuan rumah suatu acara besar ini paling tidak menjadikan Aceh tetap relevan di mata provinsi lain.

Melihat penyelenggaraan PON kali ini membuat saya teringat dengan kisah Malaysia menjadi tuan rumah Commonwealth Games tahun 1998 lalu, dan bagaimana mereka mengekalkan momentum pasca acara tersebut dengan menyelenggarakan berbagai program kelas dunia yang lain di negara jiran tersebut.

Malaysia mencalonkan diri menyelenggarakan ajang olahraga multinasional negara-negara persemakmuran itu untuk mengangkat profil mereka dan menarik sebanyak mungkin delegasi peserta dan para pendukung untuk berpartisipasi dan melihat kemajuan yang telah diraih selama ini.

Kisah ini bisa kita baca dengan rinci pada memoar Tun Mahathir Mohamad berjudul ‘A Doctor in the House’ yang ditulisnya sendiri.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah menunjukkan kemampuan Malaysia dalam menyelenggarakan pesta olahraga terbesar kedua setelah Olimpiade, dan impak positif lain untuk jangka panjang.

Setelah sukses menjadi tuan rumah Commonwealth Games 1998 itu, berbagai ajang acara olahraga kelas dunia yang lain diselenggarakan di Malaysia yang tentunya semakin mengangkat profil negara itu di mata dunia internasional.

Di antara ajang olahraga lain yang mengangkat profil Malaysia ke dunia internasional adalah ketika masuknya negara itu ke dalam kalender tuan rumah Formula Satu.

Balapan mobil yang paling bergengsi di dunia ini diselenggarakan di Malaysia mulai tahun 1999 – 2017. 

Fakta lain yang sangat menarik, namun jarang diketahui publik, adalah kebijakan Tun Mahathir membentuk satu unit kerja khusus, yang tugasnya menyelenggarakan konferensi internasional, ketika ia menjadi Perdana Menteri tahun 1981.

Tidak heran, jika negara ini kemudian menjadi tuan rumah berbagai konferensi internasional termasuk Pertemuan ke-10 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada bulan Oktober 2003 di Putrajaya, beberapa minggu sebelum ia mengakhiri jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Kalau kita lihat lebih dekat, kedua kebijakan yang diambil oleh Tun Mahathir ini bermuara pada satu kata yaitu relevan.

Rupanya, Tun Mahathir menjadikan relevansi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan ketika dia menjadi Perdana Menteri.

Impaknya adalah selama lebih kurang dua dekade saat ia menjadi Perdana Menteri, Malaysia menjadi salah satu negara yang sangat pesat kemajuannya.

Pada masa yang sama, Malaysia sering dipercayakan untuk menjadi tuan rumah berbagai forum internasional yang membuat negara jiran kita ini senantiasa relevan di mata dunia.

Melihat kondisi Aceh hari ini, dengan segala potensi yang ada, terutama sekali sumber daya manusia (SDM) baik yang di Aceh ataupun diaspora Aceh di mancanegara, kita optimis peluang Aceh mencapai kemajuan yang pesat dan relevan di mata dunia terbuka lebar.

Bagaimana caranya menjadikan Aceh relevan?

Di sini penulis melihat bahwa salah satu agenda strategis yang perlu dilakukan adalah mengadakan Aceh Dialogue, forum tahunan bertaraf internasional.

Pertanyaannya adalah apa itu Aceh Dialogue dan bagaimana pula formatnya, serta mengapa forum ini bisa menjadikan Aceh relevan di level internasional?

Aceh Dialogue adalah forum internasional yang diproyeksikan menjadi tempat para delegasi yang terdiri dari pengambil kebijakan, tokoh-tokoh industri, akademisi, tokoh masyarakat dan LSM, investor dan pengusaha bertukar pengetahuan dan pengalaman, pikiran dan gagasan dalam berbagai bidang untuk dijadikan sebagai rujukan dan inspirasi, yang akan diimplementasikan baik di Aceh ataupun di negara tempat para delegasi tersebut berasal. 

Sedangkan fokus isu yang menjadi diskursus antara lain mencakup ekonomi, pendidikan, perempuan dan generasi muda, sosial, lingkungan, teknologi dan inovasi, perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta pembangunan pasca konflik dan bencana.

Aceh Dialogue akan menjadi platform di mana berbagai fokus isu dibicarakan untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah universal yang dihadapi di seluruh dunia. Aceh sendiri tentu mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang-bidang tertentu seperti resolusi konflik dan pembangunan komprehensif pasca perang dan bencana untuk dibagi dengan dunia luar. 

Pengalaman Aceh yang luas dalam kedua bidang ini saja, tentu mampu membuat Aceh senantiasa relevan untuk memberikan kontribusi bagi delegasi lain.

Sudah pasti banyak kepakaran lain di Aceh yang relevan untuk diperkenalkan dan diberi ruang melalui forum tahunan ini.

Agenda Aceh Dialogue

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan terbagi dua, kegiatan utama dan serangkaian kegiatan pendukung.

Kegiatan-kegiatan itu antara lain Keynote Address, konferensi baik bersifat panel maupun sesi bersifat high-level, sesi khusus bersama VIP, jamuan makan malam dan networking, eksibisi produk UMKM, penandatanganan dokumen kerjasama dan peluncuran produk, pertemuan bisnis yang terjadwal, dan bermacam kegiatan lainnya yang bisa saja variatif setiap tahunnya.

Untuk Keynote Address, forum bisa memilih tokoh-tokoh ternama untuk menyampaikan gagasan mereka. Kalau kita mau menonjolkan sisi perdamaian Aceh dan menjadikan Aceh sebagai ikon perdamaian, mungkin tokoh seperti Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono ataupun wakilnya ketika itu, M. Jusuf Kalla, layak diberikan kehormatan untuk memaparkan pemikirannya pada edisi perdana Aceh Dialogue.

Jika fokus temanya adalah tentang pembangunan ekonomi regional, tidak salah jika acara ini memberikan kehormatan kepada Presiden Indonesia sekarang ini, Prabowo, untuk menyampaikan pandangannya.

Pada tahun yang berbeda, kesempatan untuk menjadi pembicara kunci ini juga dapat diberikan kepada tokoh-tokoh terkemuka dari luar negeri.

Untuk agenda yang lain, forum juga dapat mengundang para nara sumber dan delegasi dari mancanegara yang terdiri dari berbagai elemen mulai dari pengambil kebijakan, LSM, investor, tokoh industri, tokoh masyarakat, pengusaha, dan akademisi.

Bagaimana caranya agar Aceh Dialogue ini menjadi agenda tahunan di daerah kira?

Forum ini hendaklah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh menjadi salah satu penyelenggara utama. 

Untuk mitra penyelenggara yang lain, dapat melibatkan berbagai kampus di Aceh ataupun melibatkan entitas lain yang sudah berpengalaman.

Berdasarkan rekam jejak selama ini, pihak International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), yang telah berhasil menyelenggarakan Seminar ICAIOS setiap dua tahun sekali, tentu sangat layak untuk menjadi salah satu mitra kunci Aceh Dialogue. 

Sebagai bagian dari pemikiran untuk menjadikan Aceh relevan, maka tempat penyelenggaraan acara ini bisa dibuat di tempat yang berbeda untuk setiap tahunnya baik di Banda Aceh, Sabang, Takengon, Meulaboh, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, dan ibukota kabupaten/kota yang lain.

Bila acara ini dipersiapkan secara matang melalui sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan di daerah kita, penulis yakin Aceh Dialogue ini akan menjadi salah satu agenda yang penting dan berpengaruh, minimal di kawasan Asia Tenggara.

Tentunya kondisi ini secara otomatis akan membuat naratif tentang Aceh akan selalu relevan di mata dunia.

*) PENULIS adalah penulis buku Isu-Isu Kontemporer Wakaf Indonesia. Email: fahmi78@gmail.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi dari setiap artikel menjadi tanggung jawab penuh penulis.