Delegasi Hamas dan Fatah Bahas Nasib Pemerintahan Jalur Gaza Pascaperang di Kairo

SERAMBINEWS.COM - Delegasi tingkat tinggi dari faksi Palestina Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk melakukan pembicaraan tentang bagaimana Gaza akan diperintah setelah berakhirnya perang Israel di wilayah tersebut.

Delegasi Hamas dipimpin oleh wakil kepala politbiro Khalil Al-Hayya dan termasuk anggota politbiro Basem Naim dan kepala hubungan nasional Hussam Badran.

Delegasi Fatah termasuk wakil ketua Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Eksekutif PLO Azzam Al-Ahmad dan kepala Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh.

Putaran perundingan sebelumnya yang diadakan pada tanggal 9 Oktober berakhir tanpa kesepakatan untuk mengelola Gaza, dengan Hamas bersikeras agar dibentuk pemerintahan teknokratis untuk mengelola Tepi Barat dan Gaza guna mencegah fragmentasi lebih lanjut di wilayah Palestina. 

Sementara itu, Fatah memutuskan untuk membentuk komite administratif yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina (PA) di Ramallah.

Baca juga: Tak Bahas Gencatan Senjata Permanen, Hamas: Perlawanan tidak akan Menyerah pada Tipu Daya AS

Menurut Al-Araby Al-Jadeed , Hamas kemungkinan akan bersikap fleksibel terhadap usulan yang akan dikeluarkan oleh komite tersebut. 

Usulan tersebut akan dikeluarkan melalui keputusan Presiden PA Mahmoud Abbas.

Jika kesepakatan tercapai, komite akan mengelola bantuan kemanusiaan, urusan sipil, dan penyeberangan di Gaza.

Sebelumnya dilaporkan oleh Al-Araby Al-Jadeed bahwa PA dan Fatah tidak bersemangat membentuk pemerintahan baru saat ini, sementara Kairo memiliki keraguan tentang solusi yang tidak dapat segera dilaksanakan.

Tak lama setelah pertemuan pertama, pejabat Hamas mengatakan kelompoknya terbuka terhadap semua solusi yang diusulkan Palestina, "Selama itu adalah solusi Palestina".

Pejabat itu menambahkan bahwa mereka menduga Israel akan menghalangi kesepakatan apa pun yang dicapai oleh faksi Palestina.

Minggu lalu, PA dilaporkan menolak rencana keterlibatan UEA dalam pemerintahan pascaperang Gaza.

“Rencana  Emirat  sampai kepada kami melalui saluran Amerika, dan kami menolaknya melalui saluran yang sama,” kata seorang pejabat yang dikutip oleh Al-Araby Al-Jadeed, yang meminta namanya dirahasiakan.

Posisi ini disampaikan langsung kepada AS dalam pertemuan baru-baru ini antara Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa rencana Emirat tersebut mencakup ketentuan yang dianggap sebagai campur tangan dalam urusan Palestina, dan menggambarkan Otoritas Palestina (PA) sebagai “korup dan kurang kredibel” di mata masyarakat internasional.

Rencana tersebut juga menyerukan pengangkatan perdana menteri baru dan pembentukan “Komite Gaza” melalui keputusan presiden.

Usulan tersebut menguraikan  pengerahan  pasukan keamanan Arab, termasuk “personel militer kontrak”, tanpa peran awal Palestina dalam keamanan Gaza.

Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan gencarnya ke Gaza, dengan melakukan pengepungan dan penyerangan baru di wilayah utara daerah kantong itu.

Tel Aviv menjadikan pembubaran Hamas sebagai bagian dari tujuan militernya, sementara juga menolak peran PA dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan 43.314 orang di Gaza sejak Oktober 2023 dan melukai 102.019 orang lainnya.(*)