Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai

“Di samping itu KKR Aceh juga terus melakukan pendekatan rekonsiliasi bagi korban yang membutuhkan,” sebutnya. Atas dasar itu semua, Mastur mengungkap bahwa lembaga KKR Aceh harus tetap dipertahankan guna menindaklanjuti ribuan data korban pelanggaran HAM berat di Tanah Rencong yang sudah direkomendasikan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, mengaku bakal mempertimbangkan terlebih dahulu perihal saran dari Ditjen Otda Kemendagri tersebut. Pihaknya akan berusaha mencari solusi terbaik.  “Terhadap Saran Ditjen Otda Kemendagri tersebut kami akan melakukan kajian lebih lanjut sesuai keistimewaan dan kekhususan Aceh,” singkatnya.(r)